Eufemisme Propaganda Politik dalam Sengkarut Stadion JIS

JAKARTA – Sengkarut Jakarta International Stadium (JIS) seakan berkelindan setelah DKI Jakarta melewati masa pemerintahan empat gubernur. Mulai masa Fauzi Bowo hingga Anies Baswedan, ribut-ribut berkaitan dengan stadion sepak bola termodern di Asia Tenggara itu tak kunjung usai. JIS sudah menjadi alat propaganda politik.

Kemunculan JIS dimulai pada 2008 saat Fauzi Bowo atau Foke menjadi penguasa Ibu Kota. Lahan JIS di Jakarta Utara semula merupakan kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa (BMW). Lahan seluas 66,6 hektar itu diperoleh Pemerintah DKI Jakarta dari utang penyediaan fasilitas sosial dan umum tujuh perusahaan swasta.

Pada 24 Agustus 2008 tahap awal pembangunan JIS dimulai dengan penggusuran permukiman liar. Meskipun disebut “kawasan permukiman liar”, toh rencana penggusuran menuai polemik sengketa lahan. Kasus sengketa lahan itu tak terselesaikan hingga Foke mengakhiri jabatan, dan rencana pembangunan JIS pun menguap.

Saat Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Foke, rencana pembangunan JIS kembali mencuat. Apalagi saat itu DKI Jakarta memang tak punya stadion sepak bola setelah Stadion Menteng diubah menjadi taman dan Stadion Lebak Bulus dialihfungsikan menjadi depo Moda Raya Terpadu (MRT).

Jokowi kemudian menegaskan bahwa pembangunan stadion baru untuk Jakarta harus segera dilaksanakan.

“Kalau tidak segera dikerjakan, tidak segera dimulai dan kita tidak berani memutuskan, ya stadion ini tidak akan mulai-mulai terus karena masih menunggu,” kata Jokowi pada 28 Mei 2014.

Jokowi menyatakan klaim bahwa Pemprov DKI Jakarta adalah pemilik lahan Taman BMW yang menjadi sengketa tersebut. Dia menunjukkan dua sertifikat sebagai bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah memenangi gugatan sengketa lahan. Apa yang terjadi? Pembangunan JIS tetap saja tak dimulai hingga Jokowi menjadi Presiden RI.

Setali tiga uang dengan pengganti Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama. Rencana pembangunan JIS kembali digaungkan, namun sampai dia lengser JIS tak kunjung dibangun. Ahok masuk penjara karena kasus penistaan agama dan Djarot Syaiful Hidayat muncul sebagai penggantinya, walaupun hanya 4 bulan berkuasa sebelum digantikan Anies Baswedan.

Tiga Kali Peletakan Batu Pertama

Setelah urusan sengketa lahan diklaim beres, pembangunan JIS pun dimulai. Seperti biasa, seremoni awal pembangunan sebuah bangunan adalah peletakan batu pertama. Nah, di tahap ini kekisruhan dimulai karena ternyata upacara groundbreaking atau peletakan batu pertama JIS dilakukan tiga kali.

Pertama dilakukan Jokowi, yang nekat menggelar acara groundbreaking pada 28 Mei 2014 meskipun kasus sengketa dengan PT Buana Permata Hijau (BPH) belum 100 persen beres.

“Kita kan ada Persija dan Persitara. Jadi ini untuk markas klub-klub sepak bola yang ada di Jakarta. Ada Persija, Persitara, dan lainnya,” ujar Jokowi dalam seremoni groundbreaking saat itu.

Tiga tahun kemudian, kembali digelar upacara peletakan batu pertama pembangunan JIS. Kali ini oleh Djarot, yang juga menyertakan klaim bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah memegang sertifikat hak pakai kawasan BMW. Sertifikat tersebut diterbitkan 18 Agustus 2017, setelah DKI dinyatakan menang gugatan di tingkat banding pada 2015.

Anies Baswedan melanjutkan rencana pembangunan JIS, meskipun ternyata persoalan sengketa lahan belum benar-benar beres. Pada 14 Maret 2019 lagi-lagi digelar upacara peletakan batu pertama. Di tengah euforia JIS akan segera berdiri, muncul kabar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan PT BPH pada 14 Mei 2019. Perusahaan itu meminta agar pembangunan JIS dihentikan.

Namun Anies bergeming dan meneruskan pembangunan JIS. Anies menyatakan bahwa lahan JIS adalah milik Pemprov DKI Jakarta, dengan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Singkat cerita, pembangunan terus berjalan hingga akhirnya JIS diresmikan sebagai stadion utuh dengan kapasitas 82 ribu penonton pada 24 Juli 2022.

“Hari ini mahakarya berdiri di Jakarta. Dipersembakan untuk The Jakmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis,” kata Anies saat peresmian JIS.

Ribut Renovasi Rumput

Berdiri megah setelah menghabiskan anggaran Rp5 triliun di bawah supervisi konsultan stadion kondang asal Inggris, Buro Happold, tak juga meredam polemik JIS. Kali ini masalah kelayakan stadion dipertanyakan.

Berbagai isu diembuskan, mulai soal akses keluar masuk penonton yang minim, area parker dalam stadion yang tidak dapat dimuati bus berukuran besar, hingga yang terkini soal rumput yang tidak memenuhi standar FIFA. Rumput JIS akhirnya diputuskan diganti total agar layak digunakan sebagai arena Piala Dunia U-17, yang digelar di Indonesia pada November-Desember mendatang.

Lagi-lagi rencana renovasi ini diributkan. Bahkan kali ini diseret-seret ke urusan politik. Renovasi dikait-kaitkan dengan upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai salah satu Capres di Pilpres 2024.

Langsung atau tidak, JIS memang sudah menjadi alat propaganda politik. Seperti yang terjadi pada Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang namanya sempat diganti menjadi Gelora Senayan pada masa Presiden Soeharto, sebelum dikembalikan lagi ke nama asal oleh Presiden Gus Dur.

Apa yang terjadi di JIS layak disebut sebagai eufemisme propaganda politik. Pihak-pihak yang terkait dengan JIS secara tersamar saling mengklaim dan menjatuhkan. Meskipun tersamar, apa yang terjadi pada JIS terlalu telanjang untuk dimaknai oleh banyak orang.

Permainan politik berkaitan dengan JIS dikemas agar cantik, elegan, dan tidak kasar. Maka dimunculkanlah eufemisme propaganda. Status JIS sebagai arena serbaguna benar-benar dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik Indonesia yang saling berseberangan.

Anies misalnya, menggunakan JIS sebagai arena Salat Idulfitri 2022 saat dia masih berkuasa. Salat Idulfitri di Pemprov DKI biasanya digelar di Balai Kota sekitar kawasan Monas. Namun setelah Anies lengser JIS tak lagi dipakai  sebagai tempat Salat Idulfitri 2023, dan ritual itu dikembalikan ke Balai Kota.

JIS hingga hampir setahun setelah diresmikan belum pernah digunakan untuk pertandingan resmi sepak bola berskala besar. Hanya pertandingan-pertandingan kecil dan uji coba yang digelar di sana.

Keberadaan JIS tentu menjadi obyek yang mengasyikkan untuk diolah oleh para politikus di tahun politik ini. Diperlukan profesionalitas, kecerdasan, keterampilan, dan strategi. Mungkin saja yang terjadi di JIS saat ini adalah kampanye.

Pemahamannya bukan merupakan kampanye blak-blakan. Kampanye bisa saja berbaju silaturahmi, sosialisasi, bahkan renovasi. Seperti yang terjadi pada JIS saat ini.