Bus Listrik Bekas KTT G20 Terlantar, Bukti Insentif Kendaraan Listrik Tak Tepat Sasaran

JAKARTA – Kementerian Perhubungan sejak Desember 2022 telah memberdayakan puluhan unit bus listrik yang sempat digunakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali untuk angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya dan Bandung.

Trans Semanggi Suroboyo, kata Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, sudah menerima 25 bus. Bus-bus ini mulai beroperasi sejak 18 Desember 2022 melayani koridor 3 dengan trayek Purabaya-Kenpark, Surabaya.

Sementara, Trans Metro Pasundan menerima 8 bus yang sudah beroperasi melayani koridor Leuwipanjang-Dago, Bandung pada waktu yang sama.

Namun, menurut Djoko, operasional bus-bus listrik buatan PT INKA tersebut berpotensi mangkrak karena tidak tersedia anggaran operasional.

 “Hanya beroperasi selama 14 hari. Sekiranya sejak 1 Januari, bus-bus itu berhenti beroperasi. Bahkan, kapan akan berlanjut belum ada kejelasan hingga sekarang. Sungguh ironis hanya untuk mengoperasikan 25 armada bus listrik di Surabaya dan Bandung, pemerintah tidak memiliki anggaran,” tutur Djoko kepada VOI pada 25 Juni 2023.

Trans Semanggi Suroboyo dan Trans Metro Pasundan merupakan sistem layanan transportasi bus perkotaan dari Kementerian Perhubungan dengan nama Teman Bus. Menggunakan skema pembelian layanan. Kementerian Perhubungan membayar operasionalisasi bus kepada operator, yakni Perusahaan Umum Damri.

Padahal, pemerintah selama dua tahun anggaran 2023 dan 2024 telah menggelontorkan total insentif Rp12,3 triliun untuk motor listrik, mobil listrik, dan pembelian bus listrik melalui Kementerian Perindustrian.

Insentif sepeda motor listrik saja, kata Djoko, mencapai Rp5,6 triliun untuk 800.000 unit. Anggaran tahun 2023 sebesar Rp1,4 triliun untuk 200.000 unit dan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit.

Lalu, insentif mobil listrik Rp6,5 triliun untuk 143.449 unit. Anggaran tahun 2023 sebesar Rp1,6 triliun untuk 35.862 unit dan anggaran tahun 2024 sebesar Rp4,9 trilun untuk 107.587 unit.

Insentif lainnya, pembelian 138 unit bus listrik tahun 2023 sebesar Rp48 miliar dan pembelian 414 unit tahun 2024 sebesar Rp144 miliar.

“Sehingga, harus ada koordinasi yang baik antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perindustrian, termasuk Kementerian Keuangan,” tambah Djoko.

Kementerian Keuangan mestinya dapat mengalihkan sebagian anggaran insentif kendaraan listrik dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Perhubungan untuk menghindari mangkrak.

Kementerian ESDM juga membantu untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan. Sebab, selain belum adanya pembaruan kontrak antara Kementerian Perhubungan dengan Damri, bus-bus listrik tersebut berhenti beroperasi diketahui juga karena perlu penyempurnaan teknis operasional.

Dari hasil evaluasi di Surabaya, ditemukan kendala dalam ketersediaan energi baterai yang belum sesuai ekspektasi.

“Kementerian ESDM, berdasarkan Perpres/Ratas berkewajiban menyediakan infrastruktur kelistrikan,” tambah Djoko.

Operasional bus listrik sebagai angkutan umum memerlukan investasi besar, maka perlu kontrak multi years untuk kepastian investasi. Sekaligus untuk pengembangan teknologi bus listrik dan peningkatan layanan.

“Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum, seyogyanya program angkutan umum didukung semua pihak instansi pemerintah. Mumpung masih ada waktu, segera lakukan pengalihan anggaran. Anggaran sudah ada, kemauan yang belum ada. Semua harus mengedepankan kepentingan umum, bukan ego sektoral,” Djoko menegaskan.

Efektivitas Teruji

Terlebih, bila merujuk hasil survei evaluasi pelayanan penumpang yang diselenggarakan PT Surveyor Indonesia pada 1 Mei-6 Juni 2023, keberadaan Trans Semanggi Suroboyo dan Trans Metro Pasundan terbilang efektif dalam mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.

Pergeseran pengguna sepeda motor ke Trans Semanggi Suroboyo meningkat dari 58 persen pada 2022 menjadi 68.09 persen. Lalu, pergeseran pengguna mobil pribadi meningkat dari 12 persen pada 2022 menjadi 34,3 persen.

Sama halnya di Kota Bandung, pergeseran pengguna sepeda motor ke Trans Metro Pasundan meningkat dari 63 persen pada 2022 menjadi 65 persen. Lalu, pergeseran pengguna mobil pribadi dari 3 persen pada 2022 menjadi 28 persen.

“Di Bandung maupun di Surabaya sama-sama terjadi peningkatan shifting cukup besar untuk pengguna roda 4,” ucap Djoko.

Dari hasil survei tersebut juga terlihat para penumpang sangat puas. Kepuasan diukur dari 6 aspek, yakni sistem pembayaran, keamanan dan kenyamanan, keterjangkauan, operasional, aksesibilitas, dan keselamatan.

Hasil survey itu, menurut Djoko, juga harus menjadi pertimbangan untuk segera mengambil keputusan agar bus-bus listrik tersebut bisa beroperasi kembali.

“Jangan sampai Presiden Joko Widodo pada akhir masa jabatannya pada 2024 menyisakan masalah dengan bakal mangkraknya bus listrik di Bandung dan Surabaya,” imbuhnya.