Bantah Renovasi JIS Bermuatan Politik, Ketua DPRD DKI: Pemerintah Pusat Mau Bantu Tak Ada Salahnya

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah anggapan bahwa rencana pemerintah pusat untuk memperbaiki kekurangan Jakarta International Stadium (JIS) bermuatan politik untuk melawan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Prasetyo menegaskan bahwa pembenahan stadion yang dibangun di era Anies ini dilakukan demi persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 pada November mendatang.

"Pemerintah pusat kan mau bantu, itu ya enggak ada salahnya. Kalau dimasukkan ke ranah politik, enggak lah. Kan kita mau ada Piala Dunia U-17. Kita sebagai masyarakat Jakarta harusnya melihat lebih besar. Jangan mentang-mentang ini tahun politik, lalu dimasukkan ke ranah politik," kata Prasetyo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juli.

Lagipula, Prasetyo menegaskan bahwa JIS telah direncanakan sejak gubernur terdahulu. Presiden Jokowi, saat menjadi Gubernur DKI turut melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) stadion yang masih bernama BMW, sebelum akhirnya mandek karena kasus sengketa.

"Itu urusan Pak Presiden membantu Jakarta. Apalagi, Pak Jokowi sebagai Presiden kan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan yang membuat groundbreaking pertama Pak Jokowi, dulu namanya Stadion BMW," tegasnya.

Menurut Prasetyo, JIS dibangun dengan nilai anggaran mencapai Rp5 triliun untuk penyelenggaraan olahraga. Namun, sampai saat ini, JIS bisa dibilang belum laku sebagai venue pertandingan.

Atas dasar itulah pemerintah pusat akhirnya turun tangan untuk membantu membenahi stadion bertaraf internasional tersebut.

"Akhirnya datang Pak Erick Thohir, Menteri PUPR, Pak Gubernur, PSSI untuk melihat. Kalau ada kekurangan harus diperbaiki supaya bisa digunakan, difungsikan," ucap politikus PDIP tersebut.

Sebelumnya, Juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Surya Tjandra menuding rencana perbaikan JIS oleh sejumlah menteri Presiden Joko Widodo sangat berbau politik.

Menurut Surya, kedatangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau JIS dan langsung menetapkan rencana renovasi lebih seperti bagian dari rencana politisasi dibanding untuk pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U-17.

Hal ini, kata Surya, tampak dari hasil inspeksi pemerintah yang lebih menonjolkan rencana perbaikan rumput dengan mengundang kontraktor rumput ke stadion di Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut.

“Bahkan tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan” kata Surya dalam keterangannya, Rabu, 5 Juli.

Menurut mantan politikus PSI ini, seharusnya yang bisa menilai tersebut layak apa tidak adalah FIFA. Justru dianggap tidak etis ketika seseorang yang memiliki kepentingan bisnis diminta untuk memberikan evaluasi.

“Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya? Secara metode kok bisa rumput yang di-sampling, justru yang di luar garis batas pertandingan?” cecarnya.