Pesawat Susi Air Disabotase: Tindakan Nyata Penyelesaian Masalah KKB Papua Tak Kunjung Ada
Egianus Kogoya, dedengkot KKB Papua di wilayah Kabupaten Nduga yang menyabot pesawat Susi Air di Bandara Paro pada 7 februari 2023. (Istimewa)

Bagikan:

JAKARTA – Aksi sabotase pesawat Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua pada 7 Februari 2023, menurut Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, kian menegaskan pengamanan objek-objek vital, khususnya bandara di Papua memang sangat rapuh.

Sebab, aksi itu bukan kali pertama terjadi. Pada Januari 1996, KKB yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kelly Kwalik menyandera sejumlah peneliti yang tergabung dalam Ekspedisi Lorentz 95 di Kampung Mapenduma, distrik Tiom, Jaya Wijaya.

Danjen Kopassus saat itu, Brigjen TNI Prabowo Subianto pada Mei 1996 langsung memimpin operasi pembebasan 26 sandera. Pertempuran sengit terjadi hingga mengakibatkan sejumlah orang tewas baik dari pihak OPM maupun Kopassus, termasuk dua sandera.

Pada Maret 2021, puluhan orang bersenjata laras panjang juga menyandera pesawat Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak selama dua jam. Meski tidak ada korban jiwa, tapi aksi ini jelas menjadi bentuk teror.

Begitupun yang terjadi dengan pesawat Susi Air saat ini, pilot dan lima penumpang masih dalam penyanderaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya.

Pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter seperti yang disabotase di Bandara Paro, Nduga oleh KKB Papua pada 7 Februari 2023. (Antara)

“Tak lagi dapat disangkal, ini kelemahan yang harus segera dievaluasi. Bandara adalah akses masuk orang maupun barang, pengamanan sudah seharusnya diperketat, baik pengamanan perimeter, pengamanan di dalam bandara, maupun pengamanan penerbangannya,” ucap Khairul kepada VOI pada 7 Februari 2023.

Yang lebih penting lagi, pemerintah harus mengambil langkah serius untuk mengatasi permasalahan KKB di Papua. Sejauh ini, kata Khairul, belum ada solusi yang konkret.

“Pendekatannya selalu berubah-ubah, dari keras beralih lebih lunak dan dialogis, lalu sekarang mengutamakan pendekatan kesejahteraan, lewat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan lainnya. Ternyata belum menjadi resep jitu untuk menyelesaikan masalah Papua,” kata Khairul.

Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah, termasuk lewat upaya pemekaran wilayah, menurut Khairul, juga belum berdampak positif terhadap masyarakat.

“Bila melihat contoh-contoh sebelumnya, pemekaran enggak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Di daerah-daerah yang relatif sepi konflik saja belum tentu berhasil, apalagi di daerah yang rawan konflik,” ucap Khairul.

Keberadaan TNI di Papua tetap harus difungsikan sebagai tukang pukul, sementara tugas diplomasi dilakukan oleh Kementerian. (Antara/Rivan Awal Lingga)

Sebab, pada dasarnya pemberontakan dalam masyarakat terjadi karena ketidakpuasan, umumnya terhadap permasalahan sosial dan ekonomi. Mereka merasa tidak diperlakukan adil sebagaimana provinsi-provinsi lain.

“Jadi, mending memprioritaskan pemerataan layanan dasar. Baik dari sektor kesehatan, pendidikan, maupun memberikan penghidupan yang laik bagi masyarakat Papua,” ujarnya.

Yang lebih baik lagi, seluruh pendekatan tersebut berjalan beriringan. Jangan pendekatan dialogis dan kesejahteraan kemudian melunturkan pendekatan keras. TNI dan Polri, lanjut Khairul, tetap harus menjalankan fungsinya sebagai tukang pukul di Papua

“Harus tetap berwajah garang, tindak tegas semua pelanggaran keamanan dan ketertiban, jangan justru disuruh senyum untuk merangkul. Setelah kebanyakan senyum, malah diremehin KKB. Untuk bagian yang senyum-senyum, libatkan saja kementerian atau lembaga lain,” tuturnya.

Minta Papua Merdeka

Dalam keterangan resminya, TPNPB OPM Kodap III Ndugama-Derakma mengakui telah membakar satu pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter dengan nomor registrasi PK BVY di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua pada 7 Februari 2023 sekitar pukul 06:26 WIT.

Mereka juga menyandera penumpang dan pilot pesawat tersebut yang diketahui bernama Philip Merthens, warga Selandia Baru.

“Pilotnya kami sudah sandera dan kami sedang bawa keluar, untuk itu anggota TNI Polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipil Nduga sembarang, karena yang melakukan adalah kami TPNPB OPM Kodap III Ndugama-Derakma di bawah Pimpinan Pangima Brigjen Egianus Kogoya,” tulis Egianus Kogoya pada 7 Februari 2023.

TNPB tidak akan melepaskan sandera kecuali NKRI mengakui kemerdekaan Papua.

“Mulai sekarang, kami TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma sudah mulai lanjut perang sampe Papua merdeka,” lanjut Egianus.

“Mulai saat ini tidak ada lagi pembangunan di tanah Ndugama. Apabila ada pembangunan di Ndugama, apa lagi di distrik-distrik yang pengungsian, maka kami akan sapu bersih. Kami TPNPB lakukan sesuai sikap keputusan secara militer,” ujar Egianus menegaskan.

Masalah KKB Papua harus diselesaikan dengan mengombinasikan pendekatan dialogis yang lunak dan keras. (Antara) 

Pengamat militer dan terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib meminta pemerintah, khususnya TNI dan Polri segera membuat tim khusus pembebasan sandera. Bisa mengambil pasukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) atau memberdayakan pasukan yang ada di Papua.

“Saya kira ini merupakan sinyal atau alarm berbahaya yang harus disikapi serius oleh pemerintah termasuk menyiap siagakan upaya diplomatik agar kasus ini tidak merembet ke insiden skala internasional karena melibatkan pilot berkewarganegaraan asing,” kata Ridwan kepada VOI pada 7 Februari 2023.

Susi Pudjiastuti, founder Susi Air dalam cuitannya pada 7 Februari 2023 memohon doa dan dukungan masyarakat.

“Dengan segala kerendahan hati dan atas nama kemanusiaan. Kami mohon keselamatan pilot dan penumpang PK BVY,” pemilik Susi Air itu mencuit dalam akun Twitter miliknya.