JAKARTA - Upaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua belum menemui titik terang. DPR meminta Pemerintah dan aparat keamanan terus mengedepankan proses negoisasi dengan para penyandera.
"Negoisasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kamis 6 Juli.
Philip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah sang kapten pilot mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro. Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrtens.
KKB sempat mengancam akan menembak mati Mehrtens, dan berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp5 miliar agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Meutya berharap persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” tuturnya.
Meski begitu, Meutya memahami urgensi bagi Pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut. Ia juga meyakini Pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
“Kami di DPR juga percaya Pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” lanjutnya.
Terlepas dari persoalan penyanderaan itu, Meutya meminta Pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.
BACA JUGA:
“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” tegas Meutya.
Legislator dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menilai, penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua. Sebab, kata Meutya, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.
"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” paparnya.
