JAKARTA - Tindakan pencopotan baliho Rizieq Shihab di Jakarta yang diperintahkan Panglima Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mendapat banyak apresiasi dari publik.
Di antaranya sejumlah artis seperti Narji, Intan Rj dan Chika Jesika. Mereka datang untuk memberikan dukungan dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada TNI atas tindakannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
"Teman-teman (artis) yang sebetulnya dari masyarakat awam ini memberikan support kepada TNI itu agar lebih tegas lagi, karena masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Hal itu menjadi mengganggu keselamatan masyarakat," ucap Narji pada Selasa, 24 November.
Namun, ada juga yang mengkritik tindakan Dudung karena terjun langsung dalam pencopotan. Sebab, pencopotan baliho merupakan tugas Satpol PP. Tapi, Dudung tidak mau ambil pusing.
Menanggapi respons negatif ini, Dudung mengatakan, terlibatnya TNI dan Polri dalam penurunan baliho karena setiap kali dicopot, baliho bergambar Rizieq kembali dinaikkan.
Bukan hanya itu, Satpol PP juga sempat mendapat perlawanan saat penurunan balio bergambar Rizieq. Untuk itu, TNI-Polri ikut turun tangan.
"Pol PP diadang oleh FPI. Kemudian didemo suruh masang lagi, lah emang dia siapa, dia ini siapa organisasi apa? kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok ya, pemerintah itu jelas organisasinya ya, strukturnya sudah jelas, kok bisa takut mereka, mereka itu siapa?" kata Dudung beberapa waktu lalu.
Di tempat berbeda, baliho Rizieq Shihab juga dicopot di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun, lain cerita dengan DKI. Baliho dicopot Satpol PP bukan pasukan TNI.
Kasatpol PP Kota Makassar Iman Hud mengatakan, penurunan baliho Rizieq Shihab dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan kota. Satpol PP menyebut pihaknya ikut menghindari adu domba antara Pemkot dan FPI.
"Ini yang kita jaga di Makassar, Makassar sudah kondusif. FPI juga tidak ada masalah di Makassar, hubungan kita baik bahkan teman-teman FPI, Polri/TNI kita kawal. Kita tidak ingin terjadi sesuatu, keharmonisan ini yang kita mau jaga," kata Kasatpol PP Makassar Iman Hud, dihubungi VOI.
Baliho dicopot TNI, Patutkah?
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho tidak sependapat dengan apresiasi yang didapat Pangdam Jaya karena aksinya menurunkan baliho seperti ini.
Menurut Teguh, pencopotan baliho tak berizin memang penting. Hanya saja, lebih pantas TNI menyerahkan tindakan pencopotan baliho ke pemegang otoritasnya terlebih dahulu.
"Untuk baliho, media reklame, dan media ruang luar lain yang tidak sesuai dengan peraturan serahkan dulu ke Satpol PP. Jika mereka menemui kesulitan, Polda Metro Jaya bisa memberi bantuan pengamanan dalam proses penindakannya jika diperlukan," ungkapnya.
Terkait pencopotan baliho tak berizin yang langsung ditangani oleh aparat TNI, Teguh memandang kondisi ini mencerminkan buruknya koordinasi antara tiap forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
"Tindakan penurunan baliho oleh Kodam Jaya dan bukan Satpol PP, lalu peristiwa kerumunan massa di Tebet dan Petamburan, hingga pemanggilan jajaran Pemprov DKI oleh Polda Metro Jaya adalah bukti nyata buruknya komunikasi dan koordinasi forkopimda DKI dalam penanganan COVID-19," pungkas Teguh.
