Kontroversi Penurunan Baliho Ganjar Pranowo di Muara Taweh, Netralitas TNI Dalam Pertanyaan

JAKARTA - Protes muncul ketika baliho Ganjar Pranowo di Muara Taweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, dicopot dan diturunkan oleh pihak TNI. Pendukung Ganjar Pranowo mengecam tindakan ini, dengan Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian, menyatakan bahwa hal tersebut mengindikasikan pelanggaran netralitas oleh TNI.

Informasi menyebutkan bahwa penurunan baliho Ganjar dilakukan oleh Danramil Muara Taweh atas perintah dari Dandim Barito Utara. "Saya tidak mengetahui alasan di balik pencopotan tersebut. Namun, yang mencurigakan adalah mengapa TNI yang melakukan tindakan ini? Apa hubungannya TNI dengan baliho?" tanya Guntur Romli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi VOI.

Menimbulkan Persepsi Negatif

Bagi Guntur, pencopotan baliho Capres oleh pihak militer justru dapat menimbulkan persepsi negatif. Sebagai institusi yang harus menjaga netralitas sesuai dengan peraturan, TNI seharusnya tidak terlibat dalam hal ini.

Jika diperlukan penertiban baliho, tugas tersebut seharusnya dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah seperti Satpol PP, bukan oleh pihak militer.

Pencopotan baliho tersebut dapat terkesan sebagai upaya untuk menghambat sosialisasi Ganjar Pranowo sebagai Bacapres di Barito Utara. Lebih lanjut, tindakan ini juga bisa dianggap sebagai usaha untuk membungkam aspirasi politik masyarakat Barito Utara.

"Gugus TNI di Barito Utara sebaiknya tidak bertindak berlebihan dan tidak melampaui kewenangannya. Jangan sampai dengan alasan menjaga ketertiban, malah menghambat aspirasi masyarakat," ungkap Guntur.

Ada kekhawatiran bahwa tindakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada kepentingan politik lain yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai sasaran. "Pendukung Ganjar sangat protes jika alat-alat militer digunakan untuk menekan Ganjar Pranowo."

Menurut Guntur Romli, penertiban baliho bukanlah tugas TNI, melainkan merupakan kewenangan Satpol PP. Sungguh aneh jika penurunan baliho dilakukan oleh anggota TNI, terlebih jika baliho tersebut berdiri dan terpasang secara legal.