Filipina Kesampingkan Masalah Laut China Selatan Demi Prioritas Vaksin COVID-19 Tiongkok
Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Sumber: Wikimedia Commons)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghubungi Presiden China Xi Jinping, meminta agar Filipina diprioritaskan dalam penyebaran vaksin COVID-19. Kabar itu disampaikan Duterte secara langsung kepada anggota parlemen Filipina.

Seperti banyak negara lain di dunia, Filipina juga tengah berjuang menghadapi COVID-19 yang menghancurkan perekonomian negara. “Empat hari yang lalu saya mengajukan permohonan kepada Xi Jinping. Bisakah kita menjadi yang pertama memilikinya (vaksin) atau bisakah kita membelinya?” kata Duterte, dilansir SCMP, Selasa, 28 Juli.

Kasus COVID-19 di Filipina berada di angka 82.040, di mana 1.945 di antaranya meninggal dunia. Sementara, lebih dari 26 ribu orang telah berhasil pulih. Jumlah kasus COVID-19 Filipina tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Indonesia yang menyentuh angka seratus ribu kasus COVID-19.

Sementara, Duterte yang berbicara lebih dari 90 menit meminta bank dan perusahaan properti untuk membantu usaha kecil dan meminta bantuan mereka untuk merevitalisasi program infrastrukturnya yang bernilai hingga 8 triliun peso Filipina. Dia tidak menguraikan strategi pemerintah untuk menekan penularan virus atau untuk meningkatkan pelacakan kontak.

Dalam kesempatan tersebut, Duterte mengatakan sekarang ada 93 laboratorium pengujian terakreditasi. Dan pemerintah akan melakukan 1,4 juta tes pada Jumat, 31 Juli. Buletin Departemen Kesehatan menunjukkan laboratorium telah melakukan 1,14 juta tes pada 19 Juli.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada staf kesehatan dan mengatakan bahwa kuncitara telah mencegah angka COVID-19 meningkat hingga 3,5 juta. Sementara, langkah-langkah kuncitara telah mereda, meski beberapa pembatasan tetap diberlakukan di Manila.

“Saya harus mengakui bahwa tindakan kami jauh dari sempurna. Saya mengakuinya. Dan mungkin ada perbaikan di sana-sini. Tetapi kita semua di pemerintahan, termasuk saya, meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkan hal yang benar dan lebih baik untuk Anda," kata Duterte.

Meskipun Duterte berbicara selama lebih dari 90 menit, langkah-langkah pemulihan yang ia sajikan dianggap masih belum jelas. Hal tersebut disampaikan langsung oleh wakil kepala riset AB Capital Securities, Lexter Azurin.

"Pasar berharap adanya jaminan dari pemerintah bahwa sekarang semua masalah sudah teratasi. Ini seharusnya mengurangi sentimen di pasar lokal kami yang sudah terpukul," kata Azurin. 

Masalah Laut China Selatan

Duterte menegaskan bahwa ia tidak akan menghadapi China atas klaim Laut China Selatan. Ia mengatakan bahwa diplomasi adalah pendekatan terbaik karena alternatifnya adalah berperang dan ia tidak mampu melakukan itu.

"China mengklaim (Laut Filipina Barat), kita mengklaimnya. China memiliki senjata, kita tidak. Jadi sesederhana itu. Mereka memiliki senjatanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita harus pergi berperang. Dan saya tidak mampu membelinya (senjata perang). Mungkin presiden lain bisa. Tetapi saya tidak bisa. Saya tidak berdaya dan saya mengakuinya," ungkap Duterte.

Beberapa jam sebelum Duterte berbicara, kelompok-kelompok berhaluan kiri menggelar protes di Universitas Filipina, mengecam apa yang mereka katakan sebagai "fasisme yang tidak terkendali" dan pengesahan UU Anti-Terorisme yang baru.

Sebuah kritik menyatakan bahwa UU tersebut dibuat sengaja tidak jelas sehingga dapat digunakan untuk menindak segala bentuk perbedaan pendapat.