China Kecam Misi Pasokan Ulang ke Pulau Karang yang Disengketakan, Filipina: Fungsi Administratif yang Sah

JAKARTA - China mengecam misi pasokan untuk misi militer di pulau atol Laut China Selatan yang disengketakan oleh empat kapal Filipina, mengatakan itu memasuki wilayahnya tanpa izin, sedangkan Manila menganggap itu misi yang sah di wilayahnya.

Filipina mengatakan pada Hari Rabu, mereka telah berhasil mengirim pasokan ke pasukannya yang ditempatkan di sebuah kapal transportasi era Perang Dunia Kedua yang berubah menjadi pos militer di atol tersebut, meskipun ada upaya dari penjaga pantai China untuk memblokirnya.

Meskipun Tiongkok sedang berselisih dengan beberapa negara tetangganya mengenai klaim luas mereka di Laut Cina Selatan, hubungan Tiongkok dengan Filipina akhir-akhir ini sangat tegang karena masalah ini, terutama sejak Ferdinand Marcos Jr menjabat sebagai Presiden Filipina tahun lalu.

"Kapal pemasok Filipina dan dua kapal penjaga pantai memasuki perairan di Kepulauan Nansha Tiongkok tanpa izin dari pemerintah Tiongkok," kata juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok Gan Yu dalam postingan di situs webnya, menggunakan nama Tiongkok untuk Kepulauan Spratly, melansir Reuters 5 Oktober.

Penjaga Pantai China mengatakan dalam unggahannya, mereka mengeluarkan peringatan keras, menambahkan pihaknya dengan tegas menentang pengangkutan material ilegal ke kapal yang dinilai dikandaskan secara ilegal.

Atol di kawasan tersebut dikenal dengan nama Ayungin di Filipina, sedangkan Tiongkok menyebutnya Renai Reef. Itu juga dikenal sebagai Second Thomas Shoal, terletak 105 mil (109 km) di lepas pantai Pulau Palawan, Filipina.

Sejumlah kecil tentara Filipina tinggal di bekas kapal angkut angkatan laut, BRP Sierra Madre, yang dikandaskan Filipina di perairan dangkal tersebut pada tahun 1999 untuk menegaskan klaim kedaulatannya.

Tiongkok telah meminta Filipina untuk menarik kapal tersebut namun Manila menolak permintaan tersebut.

Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Filipina (NSC) mengatakan, misi pasokan ulang dan rotasi telah selesai meskipun ada upaya dari sejumlah besar Penjaga Pantai dan Milisi Maritim Tiongkok untuk "melecehkan dan mengganggu" tugas tersebut.

"Misi-misi ini merupakan pelaksanaan fungsi administratif pemerintah Filipina yang sah," tegas NSC.

Sebelumnya, Filipina terakhir kali menyelesaikan misi pasokan ke kapal yang dilarang terbang pada 8 September. Sebulan sebelumnya, sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal pasokan Filipina dalam upaya serupa, yang memicu kecaman dari Filipina dan sekutunya Amerika Serikat.

Diketahui, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, merujuk pada garis putus-putus di petanya yang memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Pengadilan Tetap Arbitrase pada tahun 2016 menyatakan, garis putus-putus pada peta Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.