JAKARTA - Filipina tidak mempertimbangkan untuk menerapkan perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat (AS) setelah menuduh Tiongkok mengganggu misi pasokan tentara di Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Seorang pelaut Filipina menderita cedera serius setelah apa yang oleh militer Filipina digambarkan sebagai “tabrakan berkecepatan tinggi yang disengaja" oleh Penjaga Pantai Tiongkok, yang bertujuan untuk mengganggu misi pasokan bagi pasukan yang ditempatkan di Second Thomas Shoal.
Filipina menyebut pasukan penjaga pantai China ibarat bajak laut karena naik ke kapal membawa benda tajam.
Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin, yang juga mengetuai dewan maritim nasional, mengatakan konfrontasi antara pelaut angkatan laut Filipina dan penjaga pantai China "mungkin merupakan kesalahpahaman atau kecelakaan".
“Kami belum siap untuk mengklasifikasikan ini sebagai serangan bersenjata,” kata Bersamin dalam pengarahan. “Saya pikir ini adalah masalah yang dapat kami selesaikan dengan mudah dan jika Tiongkok ingin bekerja sama dengan kami, kami dapat bekerja sama dengan Tiongkok,” katanya dilansir Reuters, Sabtu, 22 Juni.
Kementerian Luar Negeri China membantah pernyataan Filipina, dan juru bicaranya mengatakan tindakan yang diambil adalah tindakan yang sah, profesional, dan tidak tercela.
Kedutaan Besar Tiongkok di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar.
BACA JUGA:
Filipina memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, dan para pejabat AS termasuk Presiden Joe Biden telah menegaskan kembali komitmen pertahanan mereka yang “kuat” terhadap serangan apa pun terhadap pesawat dan kapal Filipina di Laut Cina Selatan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam panggilan telepon dengan menteri luar negeri Filipina menekankan komitmen kuat Amerika Serikat terhadap Filipina berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama.
Andres Centino, asisten presiden untuk masalah maritim, mengatakan penerapan perjanjian tersebut tidak dipertimbangkan dalam diskusi.
Namun dewan tersebut telah merekomendasikan kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr. bahwa misi pasokan ke perairan dangkal yang disengketakan harus diumumkan dan terus "dijadwalkan secara teratur".
