Fadjroel Rachman Jadi Dubes, Perlukah Jabatan Juru Bicara Presiden Diisi Orang Baru?

JAKARTA - Kursi Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini kosong setelah ditinggal Fadjroel Rachman yang telah dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan pada Senin, 25 Oktober. Lalu siapakah yang akan menggantikannya untuk menjadi penyambung lidah Jokowi?

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan jabatan yang tadinya ditempati oleh Fadjroel kemungkinan belum akan diisi orang baru. Apalagi, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi.

"Sampai saat ini belum ada arahan dari Presiden," ungkap Bey kepada wartawan.

Lagipula, peran juru bicara disebut masih bisa ditangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Menseskab) Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, maupun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono juga mengatakan pengganti Fadjroel belum ditentukan bahkan belum diusulkan.

"Belum ada pengganti, belum diusulkan," tegasnya.

Perlukah jabatan ini diisi orang baru?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan jabatan yang ditinggalkan Fadjroel sebenarnya tidak perlu diisi orang baru atau lebih baik dikosongkan saja. Penyebabnya, posisi ini juga tak berjalan dengan baik.

"Selama ini juga posisi jubir tak berjalan baik, tak jalan fungsinya sehingga KS yang bantu back-up," ungkap Ujang kepada VOI.

Dia juga menyinggung dulu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga pernah menyatakan Juru Bicara Presiden tidak mewakili pernyataan dari Istana Presiden. Sehingga, berkaca dari kejadian ini, dia menilai tugas yang diemban Fadjroel sebenarnya tidak perlu dijalankan oleh orang baru.

"Lalu juga Jubir Presiden jarang tampil di TV yang tampil malah sering Ngabalin (Ali Mochtar Ngabalin) dari KSP dan Stafsus Mensesneg," katanya.

Hanya saja, keputusan ini tentu berada di tangan Presiden Jokowi nantinya. Namun, Ujang mengatakan eks Gubernur DKI Jakarta itu harus memilih sosok yang cerdas dan dapat berkomunikasi dengan baik khususnya terhadap rakyat.

"Soal orangnya kita serahkan ke Jokowi. Karena dia yang tahu kebutuhannya tapi sosok yang dibutuhkan mesti smart dan mampu mengkomunikasikan pesan istana kepada rakyat," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi melantik 17 Duta Besar RI di Istana Negara. Mereka yang dilantik adalah Fadjroel Rachman sebagai Duta Besar RI Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan; Abdul Aziz untuk Kerajaan Arab Saudi merangkap Organization of Islamic Cooperation (OIC); Dewi Tobing untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa; Bebeb AK Djundjunan Untuk Republik Yunani; dan Lena Maryana Mukti untuk Kuwait.

Berikutnya Pribadi Sutiono untuk Republik Slowakia; Muhammad Najib untuk Kerajaan Spanyol merangkap United Nations World Tourism Organization (UNWTO); Ardi Hermawan untuk Kerajaan Bahrain; Ade Padmo Sarwono untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina; serta Mohamad Oemar untuk Prancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Kemudian Tatang Budi Utama Razak untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis; Derry MI Amman untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nation (ASEAN); Arrmanatha Nasir untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya; Febrian A Ruddyard untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa; Siswo Pramono untuk Australia merangkap Republik Vanuatu; Okto Dorinus Manik untuk Republik Demokratik Timor-Leste; dan Rosan Perkasa Roeslani untuk Amerika Serikat.