Fadjroel Yakin Jokowi Tegak Lurus Reformasi Soal Jabatan Presiden

JAKARTA - Mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, meyakini Jokowi akan tegak lurus dengan reformasi berkaitan dengan masa jabatan presiden.

"Saya yakin Presiden Jokowi tegak lurus reformasi," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara, Kamis, 7 April.

Dia mengatakan keyakinannya itu berdasarkan pada pengalaman yang didapat selama bekerja bersama Jokowi.

Menurut Fadjroel, perjuangan untuk mengutamakan pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode sudah dimulai sejak dia menjadi pemimpin mahasiswa di ITB dan UI. Dari kedua kampus itulah Fadjroel mengaku dia menjadi eksponen reformasi sekaligus korban dari rezim totaliter antidemokrasi orde baru.

"Saya dibuang ke Nusakambangan kemudian dijebloskan ke penjara Sukamiskin, dimana Bung Karno dipenjarakan Belanda karena melawan rezim kolonial," katanya.

Menurut Fadjroel, yang merasa berkawan dengan Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota Solo, ia merupakan salah satu orang yang ikut mengajak Jokowi berpartisipasi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dia menilai Jokowi sebagai sosok yang bersih dan memiliki visi besar untuk menuntaskan agenda reformasi.

Kemudian, Fadjroel juga menjadi tim sukses Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 serta bersedia menjadi juru bicara Presiden pada 2019-2021.

"Dari pengalaman bekerja sama tersebut, saya merasa sehati dan sejiwa dengan Presiden Jokowi untuk menuntaskan seluruh agenda reformasi 1998," tambahnya.

Fadjroel menambahkan, sebelum dia berangkat ke Kazakhstan untuk menjalankan tugas sebagai duta besar, Presiden Jokowi memanggil dirinya ke Istana Merdeka dan mengulangi lagi apa yang disampaikan saat awal menjadi jubir Presiden.

"Bahwa beliau setia pada agenda reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden dua periode, pemilihan presiden secara langsung, dan kepala daerah dipilih secara langsung," jelasnya.

Sebagai eksponen reformasi 1998, dia mengapresiasi keputusan tegas Presiden Jokowi dalam rapat kabinet yang meminta dengan tegas kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berhenti menyuarakan urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Keputusan Jokowi tersebut senapas dengan pandangan saya bahwa dua periode harga mati," ujarnya.