Evaluasi PPKM Pekan Ini, Luhut Sebut COVID-19 105 Kabupaten/Kota Masih Naik-turun

JAKARTA - Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan evaluasi penerapan PPKM mingguan. Pada pekan ini, Luhut menyebut kondisi pandemi COVID-19 masih terkendali.

Kasus konfirmasi Indonesia dan Jawa-Bali masing-masing telah turun hingga 98,9 persen dari kasus puncaknya pada 15 Juli lalu.

Namun, Luhut menuturkan ternyata masih ada 105 kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi kenaikan kasus COVID-19.

"Adanya peningkatan kasus di 105 Kota dan Kabupaten di Seluruh Indonesia, meskipun hal tersebut masih terkontrol dengan baik," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 25 Oktober.

Karenanya, kata Luhut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran menteri untuk terus mewaspadai kenaikan kasus di wilayah yang dimaksud, demi mencegah munculnya gelombang ketiga COVID-19.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pengetatan pada sejumlah kegiatan. Pengetatan ini akan dilakukan dalam perpanjangan PPKM minggu depan.

"Kami melihat masih ada indikasi naik turun-naik turun itu. Tentu kita perlu waspadai. Makanya nanti banyak langkah-langkah yang kita lakukan, terkadang mungkin dianggap terlalu ketat, tapi kita enggak punya pilihan," ucap Luhut.

Dalam rapat terbatas siang tadi, Jokowi juga mengingatkan para pembantunya agar melihat kondisi pandemi di kota dan kabupaten tersebut secara lebih mendetail dan segera menurunkan tim di lapangan untuk segera melakukan Intervensi di wilayah tersebut.

Selain itu, Luhut menganggap akselerasi vaksinasi masih perlu dilakukan, terutama untuk lansia, jika ingin menurunkan level PPKM kepada lebih banyak Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa dan Bali.

"Hal ini tentunya akan memberikan tambahan Kota dan Kabupaten yang akan memenuhi persyaratan (PPKM) Level 2 dan Level 1 jika kondisi ini dapat terus dijaga,"

Sejauh ini, penurunan Level di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali memberikan dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas diatas baseline."Terkait hal ini Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan," jelas Luhut.