2 Tahun Berhasil Tekan COVID-19, Golkar Harap 80 Persen Warga Selesai Divaksin Tahun Ini

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menilai, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, perbaikan di sisi ekonomi terus diiringi dengan perbaikan di sisi kesehatan.

Upaya penguatan dari sisi hulu hingga hilir, menurutnya, telah berhasil menekan laju penyebaran virus COVID-19. 

Hal ini, kata dia, terlihat dari turunnya kasus aktif di Indonesia menjadi sebesar 16.697 per 19 Oktober 2021. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan India, AS, Brazil, Jerman, Perancis, dan Inggris.

“Disaat yang sama, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia telah mencapai 96,2 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kesembuhan global yang sebesar 90,6 persen. Adapun angka positivity rate Indonesia berada di bawah 0,5 persen dengan reproduction rate di bawah 1 persen,” ujar Misbakhun saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat, 22 Oktober. 

Selain melalui strategi pembatasan mobilitas masyarakat, menurut Misbakhun, akselerasi vaksinasi juga menjadi kunci dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19. 

"Per 19 Oktober 2021, total dosis vaksinasi yang telah dilakukan di Indonesia telah mencapai 174 juta dosis sehingga menjadikan Indonesia berada di posisi ke-5 di dunia," katanya. 

Sebagai langkah memulihkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, pemerintah telah berkomitmen untuk terus mempercepat proses vaksinasi. Diantaranya melalui kerja sama dengan pihak swasta dalam mendorong percepatan program vaksinasi gotong royong.

Misbakhun mengatakan, bahwa syarat mutlak agar ekonomi Indonesia dapat pulih yakni terjaganya penanganan pandemi agar tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19.

Karenanya, Legislator Jawa Timur itu berharap, 80 persen masyarakat sudah divaksinasi pada akhir tahun ini. Sementara, dosis kedua bisa diselesaikan pada kuartal pertama tahun depan.

“Untuk pemulihan ekonomi tetap dilanjutkan pada tahun depan terutama untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial,” tukas Misbakhun.