Kenapa Anies Coret Anggaran Pembangunan LRT Kelapa Gading-JIS Tahun 2021? Ini Pengakuannya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicecar oleh Fraksi PSI DPRD DKI soal pembangunan LRT Jakarta fase 2 yang mandek dalam rapat paripuna bersama DPRD DKI hari ini.

PSI menyayangkan mandeknya pembangunan kelanjutan LRT Jakarta lantaran Anies mencoret anggaran pembelian lahan dan anggaran pembangunan LRT fase 2a dengan rute Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS).

Menjawab pertanyaan tersebut, Anies mengaku Pemprov DKI memang tak jadi menganggarkan kegiatan pembangunan LRT dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2021. Sebab, saat ini anak buahnya masih membahas skema pendanaannya.

"Kegiatan pembangunan LRT tidak dapat dilaksanakan tahun 2021 dikarenakan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan skema pendanaan prasarana dan sarana LRT," kata Anies dalam rapat paripuna di Gedung DPRD DKI, Selasa, 19 Oktober.

Anies lalu menjelaskan penyebab pembahasan skema pendanaan LRT fase 2 yang tersendat. Kata dia, Menteri Perhubungan baru menyetujui izin perubahan trase LRT Fase 2a pada tanggal 6 September 2021.

Lalu, saat ini BUMD PT Jakarta Propertindo masih menyusun kajian pengadaan tanah sebagai lokasi rute. Kajian ini diperkirakan baru selesai pada akhir bulan November mendatang. Artinya, konstruksi LRT fase 2 tak mungkin bisa dilaksanakan pada tahun ini.

"Sampai saat ini PT Jakarta Propertindo masih dalam proses penyusunan kajian dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan direncanakan akhir November baru dapat terselesaikan," jelas dia.

Sebelumnya, dalam pandangan umum fraksi DPRD, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana mempertanyakan kenapa Anies mencoret anggaran pembelian lahan untuk proyek LRT sebesar Rp200 miliar di Dinas Perhubungan serta anggaran pembangunan LRT fase 2a Kelapa Gading-JIS sebesar Rp122 miliar pada PT Jakpro.

Padahal, kata William, proyek ini tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017.2022 dan Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

"Dengan dasar aturan tersebut, seharusnya Pemprov DKI menjadikan pembangunan LRT Jakarta sebagai prioritas utama dan melakukan berbagai upaya percepatan," ungkap William.

"Namun realitanya malah terbalik. Selama empat tahun terakhir, sama sekali tidak ada pembangunan LRT. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur tidak memiliki niat dan kemauan untuk membangun infrastruktur transportasi massal berbasis rel di Jakarta," lanjutnya.