Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta masyarakat untuk mengawasi pejabat dan tata kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Permintaan ini disampaikan supaya tak ada lagi tindak pidana korupsi di tengah jalannya roda pemerintahan.

"Kami minta masyarakat bersama KPK turut mengawasi seluruh tata kelola pemerintahan dan setiap individu yang berkuasa di Pemprov Kaltim," kata Firli dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kamis, 14 Oktober.

Ia mengatakan masyarakat adalah mata bagi komisi antirasuah untuk menghentikan praktik korupsi yang dilakukan pejabat yang tak bertanggung jawab.

"Karena peran serta masyarakat adalah kunci utama pemberantasan korupsi di Indonesia," tegas eks Deputi Penindakan KPK tersebut.

Selain itu, Firli juga mengingatkan kepada pejabat di Pemprov Kalimantan Timur untuk merevisi rencana kerja tahunan mereka dengan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"KPK berharap para kepala daerah melakukan upaya-upaya untuk membangun program guna terwujudnya tujuan negara dan itu perlu kerja keras dari segenap anak bangsa," ungkap dia.

Menanggapi pernyataan Firli, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengapresiasi upaya KPK dalam mendorong perbaikan sistem dan tata kelola pemerintah daerah demi mencegah terjadinya korupsi.

Tak hanya itu, ia mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya pemerintahannya serta mengingatkan anak buahnya agar tak terjerat dalam praktik rasuah. "Jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi," ungkap Isran.