Disaksikan Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Daerah se-Indonesia Baca Komitmen Antikorupsi Dipimpin Isran Noor

SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memimpin pembacaan komitmen antikorupsi kepala daerah dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP)) Tahun 2023 di Jakarta.

Komitmen antikorupsi tersebut menjadi tekad para kepala daerah untuk secara bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kami para kepala daerah seluruh Indonesia berkomitmen. Satu, mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," kata Gubernur Isran Noor dilansir ANTARA, Selasa, 21 Maret.

Isran yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) membacakan komitmen bersama kepala daerah di seluruh Indonesia pada acara yang berlangsung di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.

Isran menyampaikan komitmen kedua, melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar terwujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Komitmen ketiga, menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

"Keempat, menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan," tegas Gubernur.

Saat pembacaan komitmen para kepala daerah itu, Isran Noor didampingi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto.

Pembacaan dan penandatanganan komitmen juga disaksikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.