Acara Hakordia Dikritik Dihadiri Tersangka Korupsi, KPK: Selama Belum Ditahan Haknya Tak Boleh Dikurangi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron punya hak menghadiri acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Surabaya, Jawa Timur.

Selama belum ditahan, Abdul Latif boleh menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Termasuk menghadiri kegiatan yang diadakan KPK.

"Selama belum ada upaya paksa maka statusnya sebagai bupati tidak boleh kemudian dikurangi hak-haknya, termasuk untuk diundang dalam kegiatan Hakordia yang di Jawa Timur," kata Ghufron kepada wartawan, Sabtu, 3 Desember.

Ghufron mengingatkan penegakan hukum harus berdasarkan azas praduga tak bersalah. Lagipula, tak ada pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Abdul Latif sehingga tak ada kode etik yang dilanggar.

Dalam kegiatan itu, Firli hadir dan memberikan pengarahan antikorupsi kepada kepala daerah yang hadir. "Dia (Firli) tidak ketemu. Misalnya, anda kegiatannya seperti ini, saya di sana anda di sini dalam satu forum enggak masalah karena tidak ketemu secara langsung," tegas Ghufron.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri dikritik pembukaan acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 dihadiri tersangka korupsi, yaitu Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Surabaya Kamis, 1 Desember.

Salah satu yang mengkritisi adalah Novel Baswedan. Lewat Twitternya, @nazaqistsha, eks penyidik KPK tersebut menyebut Hakordia harusnya jadi pengingat untuk menjauhi praktik korupsi.

"Peringatan hari antikorupsi mestinya dilakukan agar orang-orang semakin sadar dan mendukung upaya pemberantasan korupsi," tulis Novel pada akun media sosialnya yang dikutip Jumat, 2 Desember.

Abdul Latif tampak mengikuti acara Hakordia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis. Tersangka dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan itu bahkan ikut mendengarkan pidato peringatan Hakordia dari Firli.

Dalam kegiatan itu, hadir juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga sejumlah kepala daerah lainnya.