Bagikan:

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar menegaskan ekonomi inklusif, digitalisasi dan ekonomi berkelanjutan merupakan tiga elemen untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan pandemi COVID-19.

Mewakili Indonesia dalam sesi Debat Umum Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-15 United Nations Conference on Trade Development (UNCTAD) , Wamenlu Mahendra menyebut ketiga hal tersebut berkorelasi penting.

KTM ke-15 UNCTAD 4-7 Oktober 2021 berlangsung secara hybrid dengan lokasi pertemuan fisik secara terbatas di Jenewa, Swiss dan Georgetown, Barbados. Kegiatan mengusung tema “From Inequality and Vulnerability to Prosperity for All" dan diikuti oleh 195 negara anggota UNCTAD.

"Pembangunan ekonomi yang inklusif dengan mengembangkan ekonomi kreatif, dapat membantu negara-negara untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan juga membantu proses transformasi ekonomi negara-negara," sebut Mahendra dalam keterangan Kementerian Luar Negeri, Rabu 6 Oktober.

Dikatakannya, UMKM, wanita dan pemuda harus diberdayakan untuk memaksimalkan manfaat peluang-peluang yang diciptakan oleh kreatif ekonomi. Hal ini bertepatan dengan momentum tahun 2021 yang ditetapkan sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

"Kedua, memberikan dukungan terhadap perluasan digitalisasi. Dari pandemi ini, salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil adalah, kegiatan bisnis dapat bertahan dari keterpurukan ekonomi, apabila dapat beradaptasi dan menggunakan ekonomi digital sebagai sarana memasarkan produk dan memperluas jangkauan konsumen," paparnya.

Mahendra menyebut, perlu perhatian khusus untuk menjembatani keseimbangan digital antar negara dan antar wilayah dalam suatu negara ,dengan harga yang terjangkau dan akses terhadap infrastruktur digital yang dapat diandalkan, khususnya di negara berkembang.

Elemen ketiga atau terakhir yakni transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perdagangan dan investasi, untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan iklim dan lingkungan dari Agenda 2030.

"Menekankan tindakan yang lebih konkret dan terkoordinasi, sesuai dengan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) dan kemampuan masing-masing masing negara," tandasnya.

Wamenlu menggarisbawahi, pentingnya membangun kepercayaan untuk memastikan bahwa isu lingkungan tidak dipergunakan sebagai hambatan perdagangan. Selain itu, Wamenlu juga menekankan ekonomi berkelanjutan tidak akan tercapai, ketika negara-negara berjuang untuk membayar utang yang meningkat akibat pandemi.

"Dukungan UNCTAD untuk negara berkembang mutlak diperlukan, mari bekerja sama sehingga hasil pertemuan UNCTAD ke-15 ini dapat membantu anggotanya mewujudkan dunia yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk masa depan bersama," pungkasnya.