JAKARTA - Masyarakat ingin pemerintah memperioritaskan masalah ekonomi dibanding kesehatan di masa pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Murtadi menyebut ada 47,9 masyarakat yang menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan perekonomian.
Sementara, ada 45 persen masyarakat yang lebih ingin pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan. Lalu, ada 7 persen yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
"Tetapi, perbedaan respons pada bulan Juli antara responden yang pro kesehatan dan ekonomi itu tidak signifikan secara statistik," kata Burhanuddin dalam pemaparan survei via webinar, Selasa, 21 Juli.
BACA JUGA:
Burhanuddin mejelaskan, tren masyarakat yang ingin pemerintah memprioritaskan masalah ekonomi meningkat dari hasil survei dua bulan lalu dengan angka 45 persen.
Peningkatan ini beriringan dengan penurunnya jumlah masyarakat yang menginginkan pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan dua bulan lalu dengan angka 60,7 persen.
Peningkatan masyarakat yang menginginkan agar pemerintah memprioritaskan kesehatan diakibatkan adanya peningkatan dampak kehilangan pekerjaan dari masyarakat.
Sekitar 16,9 persen mengalami PHK sejak pandemi melanda. Ada 24,4 persen responden yang dirumahkan. Sebanyak 32 persen tidak kehilangan pekerjaan namun pekerjaan dan pendapatan berkurang. Sementara, 24,7 persen tetap bekerja seperti biasa.
"Jadi, dampaknya memang cukup besar. Saya kira, kita blm pernah punya pengalaman efek terhadap ekonomi sedalam ini," ucap Burhanuddin.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan dalam rentang waktu 13 hingga 16 Juli 2020. Survei dilakukan kepada 1.200 orang dengan menggunakan kontak telepon pada responden yang telah diminta survei periode sebelumnya.
Survei ini memiliki margin of error (toleransi kesalahan) sebesar 2,9 persen dan memiliki tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.