Sandiaga Setuju Pemerintah Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno mengaku setuju jika pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan COVID-19 di bidang ekonomi. Namun, penanganan kesehatan juga tidak boleh dilupakan.

Dengan fokus pada pemulihan ekonomi, kata mantan calon wakil presiden ini, maka lapangan pekerjaan akan kembali buka dan beban biaya hidup masyarakat dapat teratasi.

"Ini harapan masyarakat, semoga para elite yang sekarang memegang kebijakan bisa menangkap pesan dan memfokuskan parameter ekonomi, di samping kesehatan juga harus terus kita lakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19," kata Sandi dalam webinar, Senin, 21 Juli.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, sudah banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang khawatir akan kondisi ekonominya mendekati garis kemiskinan setelah pandemi berjalan selama lima bulan.

"Menurut data kami, terakhir itu, UMKM yang sudah terdampak dan tutup itu sudah 47 persen. Yang kehilangan mata pencaharian sudah di atas 5 juta," ucap Sandi.

Sependapat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut penanganan kesehatan di masa pandemi COVID-19 harus disejajarkan dan penanganan ekonomi.

Sebab, jika pemerintah hanya mengutamakan satu dimensi dalam pengendalian COVID-19, maka masalah lain akan muncul.

"Kalau hanya melihat satu perspektif, saya kira akan timbulkan maslaah baru. Saya perkirakan, kalau urusan kesehatan tidak seelsai, atau tidak bisa diseimbangkan dgn ekonomi, dampaknya nanti maslaah sosial, keamanan, hingga politik," tutur Doli.

Sebagai informasi, lembaga survei Indikator Politik Indonesia memaparkan bahwa saat ini lebih banyak masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk memprioritaskan masalah ekonomi dibanding kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil survei mengenai opini publik terhadap COVID-19 dari dimensi kesehatan dan ekonomi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Murtadi menyebut ada 47,9 masyarakat yang menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan perekonomian.

Sementara, ada 45 persen masyarakat yang lebih ingin pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan. Lalu, ada 7 persen yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Tetapi, perbedaan respons pada bulan Juli antara responden yang pro kesehatan dan ekonomi itu tidak signifikan secara statistik," kata Burhanuddin dalam pemaparan survei via webinar, Selasa, 21 Juli.

Burhanuddin mejelaskan, tren masyarakat yang ingin pemerintah memprioritaskan masalah ekonomi meningkat dari hasil survei dua bulan lalu dengan angka 45 persen. 

Peningkatan ini beriringan dengan penurunnya jumlah masyarakat yang menginginkan pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan dua bulan lalu dengan angka 60,7 persen.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 13 hingga 16 Juli 2020. Survei dilakukan kepada 1.200 orang dengan menggunakan kontak telepon pada responden yang telah diminta survei periode sebelumnya.

Survei ini memiliki margin of error (toleransi kesalahan) sebesar 2,9 persen dan memiliki tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.