JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dini Suryani menilai partai politik di Indonesia harus mulai mendengarkan suara pendukung di kalangan akar rumput terutama saat mencalonkan kepala daerah. Penilaian ini disampaikannya, untuk menanggapi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo di Pilkada 2020.
Menurutnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan seperti berjalan sendiri tidak mendengarkan keinginan pendukungnya di daerah saat memberikan rekomendasi kepada Gibran meski suara Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo menginginkan Achmad Purnomo yang maju sebagai calon wali kota.
"Padahal yang lebih mengerti karakteristik pemilih di daerah ya tentu struktur partai di bawah yaitu dalam hal ini DPC," kata Dini saat dihubungi VOI, Senin, 20 Juli.
Dia mengatakan, kejadian semacam ini sebenarnya bukan hanya terjadi di PDIP. Sebab, sejumlah partai lainnya kerap memasang calon kepala daerah yang tak didukung oleh kelompok akar rumput di daerah.
Pencalonan semacam ini, kata Dini, sebenarnya berbahaya karena dianggap dapat menimbulkan perselisihan di internal partai dan berakhir dengan kendurnya soliditas partai dalam memenangkan calon kepala daerah yang mereka usung.
Terkait pemilihan Gibran, Dini mengatakan, PDIP sebenarnya bukan tak yakin dengan Achmad Purnomo yang sudah diusung oleh DPC PDIP Kota Solo. Menurut dia, pemilihan ini terjadi sebenarnya karena adanya nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah Gibran.
"Jadi alasannya jelas bukan karena Gibran lebih mumpuni dibandingkan Purnomo atau Gibran lebih meyakinkan dibanding kader partai. Faktor lainnya, tentu karena Gibran anak presiden incumbent yang mungkin dinilai berjasa banyak untuk partai terutama dalam 10 tahun terakhir ini," tegasnya.
Dengan adanya kejadian ini, dia juga berharap ke depannya pengambilan keputusan partai tidak lagi terpusat di dewan pengurus pusat. Hal ini juga dianggapnya sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik yang menganggu soliditas partai.
"Harusnya ada desentralisasi keputusan ke level yang sesuai terutama soal calon kepala daerah," ungkapnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo di Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember. Dalam pilkada tersebut, dia akan berpasangan dengan Teguh Prakosa.
Gibran adalah putra sulung dari Presiden Jokowi yang dulunya juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua periode sebelum akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan memenangkan Pilpres 2014.
BACA JUGA:
Menanggapi pemberian rekomendasi tersebut sejumlah pihak kemudian berkomentar tentang adanya upaya membangun politik dinasti. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah adanya anggapan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo di Pilkada 2020 adalah praktik politik dinasti.
Sebab, anak sulung Presiden Joko Widodo itu, kata Basarah, telah berkompetisi di dalam internal partai untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Gibran ikut kontestasi Pilkada Solo harus berkompetisi di dalam internal PDIP untuk kemudian mendapat tiket Polkada Solo, untuk berkontestasi, dan menarik simpati serta pilihan politik warga Solo untuk dipilih menjadi Wali Kota Solo," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20 Juli.
Dengan ikutnya Gibran dalam kompetisi di internal partai maka Gibran dianggap tak melanggengkan politik dinasti seperti tudingan banyak orang. Karena politik dinasti adalah politik regenerasi kekuasaan yang bersifat turun temurun tanpa proses elektoral dan pemilihan langsung oleh masyarakat.
Sedangkan Gibran, walaupun dia anak Presiden Jokowi, tapi mengikuti proses politik di internal PDIP dan harus dipilih oleh masyarakat sebelum duduk sebagai Wali Kota Solo di periode mendatang.
"Dalam konteks ini, mahkamah rakyatlah yang nanti akan menentukan apakah Gibran akan dipilih atau tidak menjadi Wali Kota Solo dan bukan karena titah (perintah, red) ayahnya," tegasnya.
