Bertemu Presiden Mahmoud Abbas, Menteri Israel Tegaskan Dukungan Kemerdekaan Palestina dan Solusi Dua Negara
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (Wikimedia Commons/Пресс-служба Президента России)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Palestina meminta Israel mengakhiri pendudukan dan pengusiran warga sipil di negaranya, menyebut pentingnya mewujudkan perdamaian sesuai kesepakatan internasional, saat menerima kunjungan delegasi pejabat Israel, Minggu malam di Ramallah.

Presiden Mahmoud Abbas menerima Menteri Kesehatan Israel Nitzan Horowitz, Menteri Kerjasama Regional Issawi Freij dan wakil Michal Rozin, semuanya dari partai sayap kiri Meretz, bagian dari koalisi yang berkuasa.

"Presiden menggarisbawahi pentingnya mengakhiri pendudukan Israel dan mencapai perdamaian yang adil dan global sesuai dengan resolusi internasional," kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan, seperti mengutip Middle East Eye 3 Oktober.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Mahmoud Abbas juga menekankan perlunya untuk mengakhiri permukiman Israel, termasuk mengakhiri pengusiran paksa keluarga Palestina dari berbagai bagian Yerusalem Timur yang diduduki, kata laporan itu.

Anggota Meretz menegaskan kembali dukungan mereka untuk solusi dua negara untuk konflik, untuk negara Palestina yang merdeka dan kebutuhan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

"Kami memiliki misi yang sama," tulis Horowitz kemudian di Twitter.

"Untuk menjaga harapan perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara," lanjut tweet yang memajang foto dia berdiri dengan Abbas.

Pemimpin Meretz Horowitz telah dikritik keras oleh sayap kanan di Israel atas pertemuannya dengan Presiden Abbas.

Pada akhir Agustus, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengunjungi markas Otoritas Palestina untuk berbicara dengan Abbas, pertemuan resmi pertama di tingkat ini dalam beberapa tahun.

Tetapi setelah pembicaraan itu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, tidak ada proses perdamaian yang sedang berlangsung dengan Palestina, "dan tidak akan ada satu pun".

Pertemuan Hari Minggu terjadi ketika para pemimpin gerakan Hamas, yang memerintah Jalur Gaza, mengadakan pembicaraan di ibukota Mesir, Kairo, mengenai kemungkinan pertukaran tahanan dengan Israel.

Sebelumnya, berbicara di Majelis Umum PBB Bulan lalu, Presiden Abbas pada 24 September memberi Israel satu tahun untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki. Jika gagal, dia tidak akan lagi mengakui Israel berdasarkan perbatasan 1967.

Israel secara ilegal mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan menganggap semua kota sebagai ibu kotanya. Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara yang ingin mereka dirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel.

Sementara beberapa orang Palestina dan Israel mendukung gagasan negara binasional tunggal, sebagian besar memiliki gagasan yang sangat berbeda tentang seperti apa bentuk entitas itu dan bagaimana entitas itu akan diatur.

Untuk diketahui, PM Bennett, yang memimpin pemerintahan koalisi yang rapuh, telah mengenyampingkan pembentukan negara Palestina, mengatakan pemerintahannya akan terus memperluas permukiman ilegal Israel yang ada di wilayah pendudukan.