JAKARTA - Enam orang tewas ketika kekerasan pecah di Negara Bagian Uttar Pradesh di India pada Hari Minggu, setelah sebuah mobil yang terkait dengan seorang menteri federal menabrak dua petani yang mengambil bagian dalam demonstrasi menentang Undang-Undang Reformasi Pertanian yang kontroversial.
Petani menuduh mobil itu milik putra Ajay Mishra, yang menjabat sebagai menteri dalam negeri junior India. Dua petani yang tertabrak tewas, kata mereka.
Mishra mengatakan, putranya tidak hadir dalam insiden itu, tetapi sebuah mobil yang dikendarai oleh sopirnya kehilangan kendali dan menabrak para petani, setelah sejumlah orang melempari mobil itu dengan batu dan menyerangnya dengan tongkat dan pedang.
"Jika putra saya ada di sana, dia tidak akan keluar hidup-hidup," kata mitra TV Reuters ANI, seperti dikutip 4 Oktober.
Dalam bentrokan berikutnya, tiga anggota Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di India, seorang sopir dan dua petani lainnya tewas, menurut pejabat partai dan polisi. Kekerasan pecah di distrik Lakhimpur Kheri, sekitar 130 km (81 mil) utara ibukota negara bagian Lucknow.
Kantor Ketua Menteri Yogi Adityanath mengatakan penyelidikan sedang berlangsung terkait dengan peristiwan ini.
Insiden itu memicu protes lebih lanjut dan blokade jalan di beberapa bagian negara bagian, memicu kecaman di media sosial dari para pemimpin oposisi.
Sejumlah pemimpin oposisi nasional dan regional dijadwalkan mengunjungi keluarga para korban pada Hari Senin ini.
Dalam protes pertanian terlama di India, puluhan ribu petani telah berkemah selama berbulan-bulan di jalan raya utama ke New Delhi untuk menentang Undang-Undang Reformasi Pertanian. Mereka mengatakan, undang-undang tersebut akan mengikis mekanisme lama yang memberi petani jaminan harga minimum untuk beras dan gandum mereka.
Sebaliknya, pihak pemerintah mengatakan undang-undang tersebut akan membantu petani India mendapatkan harga yang lebih baik.
Protes telah mendapatkan momentum di Uttar Pradesh menjelang pemilihan majelis negara bagian tahun depan, dengan sekelompok pemimpin petani yang berpengaruh meningkatkan tekanan pada pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk membatalkan undang-undang tersebut.
Terkait
