Keras! Baru Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Minta Gatot Nurmantyo Berikan Bukti TNI Disusupi PKI

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus merespon tudingan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo soal adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Lodewijk meminta Gatot memberikan bukti soal adanya indikasi pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI. Menurutnya, Gatot harus memberikan fakta-fakta yang melatarbelakangi pernyataannya tersebut.

"Tentunya kita harus punya fakta yang kuat, apa sih yang disebut disusupi, siapa yang menyusupi, di mana disusupi," ujar Lodewijk yang baru dilantik menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin di Gedung DPR, Kamis, 30 September.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini pun menyinggung soal dipindahkannya patung diorama dari Museum Dharma Bakti Kostrad yang menggambarkan susana tanggal 1 Oktober 1965, setelah enam jenderal dan seorang perwira muda TNI AD diculik anasir PKI.

"Apa betul indikator hanya patung dipindahkan yang zaman Pak AY (Azmyn Yusri) Nasution sebagai Pangkostrad itu, kemudian izin ke Pak Dudung (Pangkostrad saat ini) sebagai indikator awal," katanya.

Oleh karena mantan Danjen Kopassus itu menilai Gatot harus memberikan klarifikasi dan bukti-bukti.

"Kita hanya ingin klarifikasi, kita ingin ada pembuktian sehingga masyarakat juga terinformasikan dengan baik bahwa kalau itu betul indikatornya apa, faktanya apa," kata Lodewijk.

Sebelumnya, Gatot menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI. Dia mengklaim hal itu dapat dilihat dari hilangnya sejumlah barang di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku enggan berpolemik dengan isu tersebut.

"Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat," kata Panglima TNI ketika dikonfirmasi wartawan.

"Masalah ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh institusi terkait," kata Marsekal Hadi.