Ingin Gusur Puluhan Rumah di Karet Tengsin, Anak Buah Anies: Tak Seperti Dulu, Kita Lebih Humanis
Tanah milik Pemprov DKI Jakarta di Karet Tengsin (Foto: Istimewa/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi menyebut, saat ini pihaknya lebih humanis dalam melakukan penggusuran dan relokasi warga.

Hal ini berkaitan dengan rencana penggusuran puluhan rumah yang ditempati 40 keluarga di Jalan Mutiara, RT 007 RW 004, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.

Rencana penggusuran ini dilakukan karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ingin mengembalikan aset daerah yang didiami oleh 40 keluarga tersebut.

"Kita itu sudah tidak gaya seperti dulu lagi. Kita bersikap lebih humanis. Jadi, kita tidak menggusur orang begitu saja, tapi memindahkan," kata Reza saat dihubungi, Kamis, 30 Sepetember.

Reza menjelaskan maksud dari sikap humanis tersebut. Ia bilang, Pemprov DKI tak hanya mengusir warga dari tempat tinggal milik pemerintah yang selama ini disewa.

Jajaran anak buah Anies ini tengah melakukan sosialisasi kepada warga dan menawarkan relokasi di rumah susun (rusun). Namun, Reza mengaku belum tahu rusun mana yang menjadi tawaran tempat tinggal oleh warga tersebut.

"Artinya kita menawarkan rusun. Rusun kan banyak yang masih kosong. Ini kewenangan Dinas Perumahan. Kami dari BPAD akan fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Perumahan," ungkap Reza.

Lebih lanjut, Reza menuturkan rencana penggusuran rumah di atas tanah seluas 4.695 meter persegi ini dilakukan setelah Pemprov DKI memenangkan putusan pengadilan.

"Pemprov DKI Jakarta di dalam mengamankan aset tentunya mematuhi aturan yang ada. Pengamanan ini merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ungkap dia.

Reza menegaskan, tidak ada penolakan dari warga saat pemasangan plang aset milik pemerintah berlangsung. Saat itu, pemasangan dibantu oleh pihak kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan Kantor BPN Jakarta Pusat.

"Pada hari itu juga dilakukan pengembalian batas untuk pensertifikatan hak pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta," ucap dia.