Video Lawas Gatot Nurmantyo Dikuliahi Soal Kebangkitan G30S PKI Viral, Disebut Fatal dan Membodohi Masyarakat

JAKARTA - Video lawas pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tentang kebangkitan PKI viral di media sosial, Twitter. Video dengan durasi 2.20 detik ini sempat di Retweet oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi lewat akunnya, @BurhanMuhtadi.

Video ini menampilkan pernyataan Gatot saat tampil dalam acara Rosi dengan tema "Siapa Mau Nobar Film G30SPKI" yang diunggah pada kanal Youtube KOMPASTV, 28 September 2018 lalu.

"Setiap September GN muncul, saya tak bosan2 meretweet Usman Hamid mengulihai si bapak itu," kicau Burhanuddin dikutip Selasa, 28 September. Potongan video ini awalnya diunggah oleh akun @budiadi****. Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 6.214 suka, 494 ribu tayangan dan 3.071 Re-Tweet.

Ga pernah bosen liat Usman Hamid menjawab tudingan bahwa PKI dan antek2nya dibalik berbagai kebijakan "desakralisasi" peristiwa G/30S/PKI pic.twitter.com/wKOZ2IsacY

— Budi Adiputro (@budiadiputro_) September 29, 2020

Awalnya Rosiana Silalahi sebagai pembawa acara bertanya pada Gatot yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI. "Bagaimana ada indikasi yang kuat, bukan sekedar paranoid atau ispan jempol? (Mengenai kebangkitan PKI)," tanya Rossi.

Gatot menjawab bahwa ada suatu kekuatan yang luar biasa setelah reformasi dimana akar budaya, nasionalisme Indonesia dihilangkan terlebih dahulu.

"Itu sistem seperti pendidikan bahasa Indonesia, agama, budi pekerti, ilmu pelajaran pokok dan apabila mendapatkan nilai merah kita tidak bisa naik kelas itu dihilangkan," jawab Gatot.

"Yang kedua, sejarah tentang pemberontakan G30S PKI itu dihilangkan. Kalau bukan kekuatan besar itu apa tujuannya?" jelas Gatot lagi.

Rosi kembali menegaskan, maksud pernyataan mata pelajaran yang dihilangkan itu apakah taktik dari mereka yang terafiliasi dengan PKI?

"Iya strateginya seperti itu. Sekarang itu kan rangkaiannya kemudian tuntutan untuk mencabut TAP MPRS Tahun 66, siapa lagi kalau bukan, siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI, siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian tentang pemberhentian pemutaran film (G30SPKI) yang selama ini, siapa yang melakukan itu kalau bukan PKI?" terang Gatot.

Nah pernyataan Gatot ini disanggah oleh Usman Hamid sebagai Direktur Amnesty International Indonesia. Usman bilang Gatot salah besar, karena logika yang digunakan lompat-lompat dan menyederhanakan masalah.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pernyatan Gatot tersebut. Pertama, G30SPKI sebagai pengkhianatan dan yang kedua adalah paham mengenai komunisme-marxisme. Film G30SPKI ini tidak benar bila sudah ditayangkan sejak orde baru.

"Karena baru diproduksi pada 1981 sampai ke tahun 1998 di era 1998 ke 1999, era pemerintahan Pak Habibie. Seniornya Pak Gatot ini yaitu Pak Yunus yosfiah (Letjen TNI (Purn.) Muhammad Yunus Yosfiah) sebagai Menteri Penerangan yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dan kewajiban untuk memutar film setiap tahunnya dihapuskan," ujar Usman Hamid.

Alhasil, dengan pernyataan Gatot bahwa ada pihak-pihak tetentu yang berafilisasi dengan kelompok PKI sebagai dalang dibalik penghentian film justru salah besar. Yunus Yosfiah adalah jenderal TNI AD, tidak mungkin berafilisasi dengan kelompok terlarang tersebut.

Selanjutnya adalah Menteri Pendidikan era Habibie, Juwono Sudarsono yang melakukan peninjauan ulang melalui satu tim khusus untuk memeriksa sejarah-sejarah, buku sejarah sekolah yang dianggap penganut muatan sejarah yang tidak benar.

"Apakah Pak Jono adalah PKI? Bukan dia orang terdidik, profesor. Pak Yunus Yosfiah PKI? Bukan dia jenderal angkatan darat kok jadi logika semacam itu membangun semacam ini kuasi yang negatif tanpa berdasarkan fakta," tegas Usman Hamid.

Selanjutnya era pemerintahan Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur yang berusaha mencabut TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak bersalah.

"Gus Dur adalah mantan ketua PBNU yang memimpin organisasi terbesar di Islam.  Gus Dur bukan PKI, Gus Dur anak kiai, Gus Dur sendiri adalah kiai. Jadi keliru membangun logika seolah yang meminta penghapusan TAP MPRS pasti PKI. Jadi itu keliru fatal, itu membodohi masyarakat kita," tegas Usman.