Cegah Varian Baru COVID-19 Masuk Tanah Air, Airlangga: Pos-pos Perbatasan Terus Dijaga

JAKARTA - Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto mengatakan  pemerintah terus berupaya untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 ke Tanah Air. Salah satunya dengan menjaga pintu masuk perbatasan.

"Pemerintah mencegah masuknya varian baru baik melalui jalur udara, laut dan darat dan oleh karena itu koordinasi antar kementerian sangat diperlukan. Bapak Presiden meminta agar pos-pos perbatasan agar terus dijaga," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 13 September.

Saat ini Indonesia masih menutup pintu masuk untuk turis asing. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

Selain itu, kata Airlangga, untuk menekan penyebaran COVID-19 di Tanah Air, pemerintah juga menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Kata dia, stok vaksin yang ada saat ini akan difokuskan untuk vaksinasi dosis pertama.

"Kemudian distribusi (vaksin) ke depan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinnya di bawah 20 persen," jelasnya.

Airlangga mengatakan  selama pandemi COVID-19 masih merebak di Indonesia, pemerintah akan terus memberlakukan kebijakan PPKM.

Sebagai informasi, pemerintah awalnya menerapkan PPKM Darurat 3-20 Juli di Jawa-Bali, dan 12-20 Juli di luar Jawa-Bali. Kemudian diperpanjang dengan istilah baru PPKM Level 4 pada 20-25 Juli. Selanjutnya, PPKM diperpanjang selama periode 26 Juli-2 Agustus, dan pada periode 3-9 Agustus 2021.

Kemudian kembali diperpanjang selama periode 10-16 Agustus, dan pada 17-23 Agustus, dan perpanjangan kembali pada kurun waktu 24-30 Agustus, juga senasib pada 31 Agustus-6 September. Untuk selanjutnya dilakukan perpanjangan sejak 7-13 September. Lalu, pemerintah resmi mengatakan bahwa PPKM akan terus dilakukan sebagai bentuk penanganan COVID-19.

"PPKM berlaku selama pandemi ada," tuturnya.

Airlangga mengatakan pemerintah akan menerapkan PPKM sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah di Tanah Air. Ada pun kondisi akan dievaluasi setiap minggu.

"Berlaku sesuai hasil rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bapak Presiden setiap minggunya," jelasnya.