JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan bulan depan dapat ditonton secara langsung oleh masyarakat.
Hanya saja, ada persyaratan yang harus diikuti bagi para penonton yang datang langsung ke venue pertandingan apalagi kegiatan ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
"Soal penonton kita sekarang sudah memutuskan setiap pertandingan bisa ditonton (langsung, red) cuma syaratnya dua," kata Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Jumat, 10 September.
Dua syarat tersebut adalah para penonton yang datang tetap menerapkan protokol kesehatan dan kedua jumlah penontonnya akan dibatasi. "Jadi tidak bisa berbondong-bondong. Itu satu yang nonton langsung," ungkap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Untuk penerapan protokol kesehatan, para penonton harus mendaftar online. Dari pendaftaran itu akan terlihat apakah penonton yang telah mendaftar sudah divaksin atau belum juga akan terdeteksi suhu tubuh serta kondisi kesehatan terbaru.
Sementara bagi yang tidak mendaftar karena menjadi undangan panitia seperti misalnya tokoh adat nanti akan diatur panitia.
"Tentang jumlah penonton nanti akan diberitahu dan ditetapkan kemudian apakah kapasitas 100 persen, 50 persen, atau 80 persen di setiap venue. Nanti akan ditetapkan lebih lanjut," ungkap Mahfud.
"Yang jelas ini bisa nonton langsung, bisa hybrid, bisa dengan virtual," imbuhnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pesan Jokowi ke Siswa Ikut Belajar Tatap Muka: Pakai Masker, Jangan Sampai Dilepas
09 September 2021, 15:12 -
| BERITA
Kebakaran Lapas Dinilai Kelalaian, Dirjen PAS dan Menkumham Harus Mundur sebagai Tanggung Jawab
09 September 2021, 15:39
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para penonton yang langsung hadir di lokasi adalah masyarakat yang sudah divaksin COVID-19. "Ini sudah bagus dibandingkan yang di Tokyo itu kan sama sekali tidak boleh ada penonton," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Sehingga, ia meminta percepatan penyuntikan vaksin di wilayah Papua seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI. Ada lima wilayah yang harus segera dilakukan vaksinasi yaitu Kota Jaya Pura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kota Merauke, dan Kabupaten Mimika.
"Karena ini aglomerasi bagian yang tiap hari (warga, red) datang juga pergi," ungkap Tito.
"Oleh karena itu saya kira dari Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan jajaran TNI yang lain harus kerja keras didukung jajaran dari Pemda, Puskesmas untuk mempercepat laju vaksinasi ini," pungkasnya.
