Pantau Pemerintahan Sementara, Menlu Retno Sebut Indonesia Tak Ingin Afghanistan Jadi Tempat Pembibitan Teroris
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. (Kementerian Luar Negeri Indonesia)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut Indonesia memantau perkembangan yang terjadi di Afghanistan, setelah Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan struktur pemerintahannya Selasa lalu.

Ini disampaikan oleh Menlu Retno dalam Pertemuan 2+2 Indonesia Australia yang diikuti dirinya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton di Jakarta.

"Mengenai Afghanistan, Indonesia memantau dengan cermat situasi di lapangan, termasuk pembentukan pemerintahan sementara. Indonesia terus menggarisbawahi pentingnya membangun pemerintahan inklusif pemerintahan di Afganistan," sebut Menlu Retno dalam keterangan pers virtualnya usai Pertemuan 2+2, Kamis 9 September.

Dan, seperti halnya dalam pertemuan dengan perwakilan Taliban di Qatar beberapa waktu lalu, Menlu Retno juga menyampaikan harapan Indonesia terkait dengan terorisme dan hak-hak perempuan di Afghanistan.

"Indonesia berharap Afghanistan tidak dijadikan sebagai tempat pembibitan dan pelatihan bagi organisasi dan aktivitas teroris yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan," tegasnya.

"Dan Indonesia juga berharap hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak perempuan, terus dihormati dan dipromosikan," sambung Menlu Retno.

Dalam kunjungannya ke Qatar Agustus lalu, Menlu Retno sempat bertemu dengan Perwakilan Kantor Politik Taliban di Doha. Ketika itu Menlu Retno menyampaikan kepada Taliban, pentingnya pemerintah inklusif di Afghanistan, menghormati hak-hak perempuan, memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembang biaknya organisasi dan kegiatan teroris.

Selasa lalu, Taliban melalui juru bicaranya Zabihullah Mujahid mengumumkan struktur Pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mullah Mohammed Hassan Akhund dan Wakil Mullah Abdul Ghani Baradar. Mayoritas jabatan dalam pemerintahan diduduki oleh tokoh-tokoh senior Taliban dan tanpa satu pun pejabat perempuan.

"Dengan pengumuman kemarin, Taliban kehilangan kesempatan penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka benar-benar membangun masyarakat yang inklusif dan sejahtera," ujar Wakil Kepala UN Women di Afghanistan Alison Davidian, mengenai tidak adanya sosok perempuan dalam struktur pemerintahan yang diumumkan Taliban, mengutip Reuters.