JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai menganggap munculnya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung kuasa Taliban di Afganistan bisa memicu kebencian terhadap pemerintah sendiri.
Sebab, saat ini pemerintah RI belum memutuskan sikapnya secara tegas terhadap kekuasaan kelompok Taliban di negara timur tengah tersebut.
"Seruan untuk segera men-declare secara formal pengakuan Indonesia terhadap pemerintahan Taliban itu masalahnya itu akan dijadikan narasi permusuhan kebencian, terutama terhadap pemerintah. Pemerintah kita sikapnya kan masih wait and see, tunggu dulu sikap dari beberapa negara besar lainnya," kata Ansyad dalam diskusi virtual Crosscheck, Minggu, 5 September.
Menurut Ansyad, desakan yang digaungkan oleh sejumlah politikus untuk mengakui kuasa Taliban ini akan membuat kondisi pemerintahan di Indonesia semakin rumit. Sebab, sikap politik pemerintah terkait kuasa Taliban tak bisa diputuskan secara terburu-buru.
Indonesia dan negara lain seperti Amerika Serikat hingga Inggris juga masih melihat bagaimana realisasi komitmen awal pemerintah Taliban dalam menjalankan sistem kenegaraan di Afganistan.
"Ini yang pasti akan ruwet di kita. Contoh komitmen yang paling disoroti oleh internasional itu adalah masalah diskriminasi perempuan disana. Juru Bicara Taliban menyebut akan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih bagus, tidak seperti selama ini," jelas Ansyad.
"Tapi, baru berapa hari lalu dia sudah berubah. Perempuan menurutnya harus berdasarkan syariah. Ini yang kita tunggu. Posisi perempuan itu didiskriminasi karena menurut mereka itu sesuai dengan syariah, berarti jalan di tempat," lanjutnya.
Taliban sukses memasuki ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan pada Minggu 15 Agustus, membuat Presiden Ashraf Ghani mengungsi dan negara-negara asing berupaya mengevakuasi diplomat, misi asing hingga warga sipilnya di Afghanistan.
Taliban disebut tengah mempersiapkan pengumuman pemerintahan baru mereka, seiring dengan kondisi ekonomi negara itu membutuhkan gerak cepat pemerintahan pascakeberhasilan mereka. Pemerintahan baru Afganistan disebut akan dipimpin oleh salah satu pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Lanjutkan Penerbangan Kemanusiaan di Afghanistan, PBB Harus Perbarui Mandat UNAMA
03 September 2021, 09:00 -
| BERITA
Misteri Kematian Wanita di Hotel Cipete Terkuak, Polisi Ringkus Pelaku Kurang dari 24 Jam
05 September 2021, 14:35 -
| BERITA
Ada Jasad Wanita di Hotel Daerah Cilandak, Polisi: Penemuan Mayat, Bukan Korban Pembunuhan
04 September 2021, 23:55 -
| BERITA
Pembunuhan Ibu Rumah Tangga di Bekasi, Upaya Korban Melarikan Diri Sempat Disaksikan Pelajar SMP
03 September 2021, 21:42 -
| BERITA
Spontan Tikam Pencuri hingga Tewas di Gereja Deli Serdang Sumut, Pria Ini Ditangkap Polisi
03 September 2021, 19:17
Salah satu politikus yang meminta pemerintah mendukung kuasa Taliban adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).
Ia juga mengatakan perubahan telah terjadi dalam kelompok Taliban karena munculnya narasi akan menghargai hak perempuan dan anak, tidak akan menoleransi tindakan terorisme, hingga akan melaksanakan pemerintah secara moderat.
Sehingga, dia menyebut dunia internasional termasuk Indonesia harusnya bisa memberikan kesempatan bagi Taliban untuk memimpin Afghanistan.
"Pilihan paling rasional bagi pemerintah Indonesia adalah membersamai proses perubahan yang terjadi di Afghanistan. Kita beri kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk berkompromi menentukan nasibnya sendiri," ungkap HNW beberapa waktu lalu.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #mooryati soedibyoPopuler
