JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tegas merespons dugaan pelecehan seksual serta perundungan yang dialami satu karyawannya, seorang pria berinisial MS.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, mengingatkan KPI harus mengusut dan mengungkap kebenaran dari pengakuan MS atas tindakan perundungan dan pelecehan seksual yang diterima dari sesama pegawai di kantor KPI.
"Pimpinan KPI harus bergerak cepat untuk mengusut kebenaran informasi adanya pelecehan seksual dan perundungan di lembaganya," ujar Tamliha, di Jakarta, Jumat, 3 September.
Tamliha mengimbau KPI harus memberi sanksi tegas dengan memecat pelaku, apabila memang apa yang diungkap MS terbukti benar.
"Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," kata Tamliha.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bunga Tinggi Cekik Peminjam, BPIP Bilang Pinjol Ilegal Bertentangan dengan Nilai Pancasila
02 September 2021, 15:05 -
| BERNAS
Sekali Baca Memahami Masalah Data Pribadi: Penjelasan, Risiko hingga Siapa yang Menguasainya?
01 September 2021, 20:50 -
| TEKNOLOGI
Risiko Pinjam Uang ke Pinjol Ilegal, Pengguna Diarahkan ke Aplikasi Lain
25 Agustus 2021, 01:15 -
| BERITA
Novel Baswedan dkk Minta Dewan Pengawas KPK Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana
03 September 2021, 09:25 -
| BERITA
MAKI Berupaya Cari Salinan Putusan Dewas KPK Sebelum Laporkan Lili Pintauli ke Bareskrim Polri
01 September 2021, 14:43
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta para terduga pelaku pelecehan dan perundungan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk ditindak tegas. Menurut Sahroni, MS sebagai korban sepatutnya diberi bantuan perawatan untuk memulihkan mentalnya yang tertekan.
“Apalagi kita tahu, perundungan ini sudah dialami secara bertahun-tahun dan terjadi di salah satu lembaga negara. Ini tidak bisa dibiarkan. Inilah kenapa kami di Nasdem getol memperjuangkan RUU PKS, agar pelaporan-pelaporan kasus seperti ini bisa lebih efektif penindakannya,” kata Sahroni, Jumat, 3 September.
Dia pun mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri dalam mengusut kasus pelecehan dan perundungan pegawai KPI tersebut. Menurutnya, perundungan di tempat kerja adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir.
“Dukungan penuh pada Bareskrim Polri beserta jajarannya yang langsung turun tangan mengusut kasus ini. Perundungan di tempat kerja adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir, mengingat efeknya yang tentu luar biasa pada korban,” sambungnya.
