Tumbuhkan Sikap Patriotik, China Masukkan Pemikiran Xi Jinping dalam Kurikulum Pendidikan SD hingga Universitas
Presiden China Xi Jinping. (Wikimedia Commons/Presidential Press and Information Office)

Bagikan:

JAKARTA - Otoritas China berencana memasukkan 'Pemikiran Xi Jinping' ke dalam kurikulum pendidikan nasionalnya, untuk membantu membangun kepercayaan Marxis di kalangan pemuda negara itu, kata kementerian pendidikan dalam pedoman baru yang diterbitkan pada Hari Selasa.

Kementerian Pendidikan mengatakan, pemikiran Presiden China Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik China di era baru, akan diajarkan dari tingkat sekolah dasar hingga universitas.

"Langkah ini bertujuan untuk memperkuat 'kebulatan tekad untuk mendengarkan dan mengikuti Partai' dan bahan ajar baru harus "menumbuhkan perasaan patriotik', kata pedoman itu, mengutip Reuters, Rabu 25 Agustus.

Sejak berkuasa pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping terus berusaha untuk memperkuat peran Partai Komunis China yang berkuasa di semua bidang masyarakat, termasuk bisnis, sekolah dan lembaga budayanya.

Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme Dengan Karakteristik China untuk Era Baru secara resmi diabadikan dalam konstitusi negara itu pada tahun 2018. Kekuatan pribadi Xi juga telah diperkuat dengan penghapusan batasan masa jabatan presiden.

Untuk diketahui, dalam pidato untuk memperingati 100 tahun Partai Komunis yang dirayakan pada Bulan Juli lalu, Presiden Xi bersumpah untuk "meningkatkan" kepemimpinan Partai, menegakkan kepemimpinan intinya sendiri dan memperkuat persatuan rakyat China.

Presiden Xi juga menggaris bawahi, tidak ada yang boleh meremehkan tekad rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan dan teritorialnya. Ini merujuk Taiwan, Hong Kong dan Makau.

"Semua putra dan putri China, termasuk rekan senegaranya di kedua sisi Selat Taiwan, harus bekerja sama dan bergerak maju dalam solidaritas, dengan tegas menghancurkan plot 'kemerdekaan Taiwan'," ungkapnya dalam pidato saat itu.

"Kami akan tetap setia pada surat dan semangat prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem', di mana rakyat Hong Kong mengelola Hong Kong, dan rakyat Makau mengelola Makau, keduanya dengan otonomi tingkat tinggi," papar Presiden Xi seraya menjamin stabilitas sosial di kedua wilayah tersebut, melindungi keamanan, kedaulatan dan kepentingan pembangunan China.