Bukan Korupsi, Dinsos Jayawijaya Sebut Berkurangnya Penerima Bansos Karena Warga Tak Miliki KTP-e

PAPUA - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jayawijaya, Nicolas Itlay angkat bicara menyusul protes warga Distrik Maima dan Wouma yang tidak terdata sebagai penerima manfaat bantuan sosial (bansos). 

Menurut Nicolas Itlay, warga yang tidak menerima disebabkan karena tidak memiliki identitas diri seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) dan Kartu Keluarga (KK).

"Ada dua masalah yang membuat tidak semua warga mendapat bantuan dari pusat. Yang pertama datanya tidak ter-cover dengan baik oleh operator kampung/desa dan yang kedua, masih ada warga yang tidak punya KTP elektronik dan KK," katanya Nicolas saat di Wamena, Antara, Minggu, 22 Agustus. 

Dengan kendala ini, pihaknya segera menata ulang data dinas sosial agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa menerima.

Dinsos juga akan berkoodinasi dengan operator program keluarga harapan (PKH) tingkat distrik dan kampung, sehingga mendata warga secara menyeluruh.

"Operator dari kampung-kampung ini tidak menghimpun data warganya semua, sehingga banyak yang tidak dapat dan data itu saja yang dimasukan ke dinas sosial," katanya.

Kepala Distrik Maima Irman Mulait mengatakan, warganya yang penerima bantuan sosial dari pemerintah mencapai 600 orang, namun kemudian berkurang menjadi 200 orang pada  2021.

Demo Warga Distrik Wouma

Sekitar 200 warga Distrik Wouma di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, melakukan demonstrasi damai ke Kantor Pos Indonesia (Posindo) Wamena.

Massa mempertanyakan mengapa mereka tidak lagi menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah pusat.

Koodinator aksi, Kaitanusik Ikinia mengatakan, tahun-tahun sebelumnya warga Wouma yang menerima BLT sebanyak 1.603 orang. Namun belakangan jumlah penerima berkurang tanpa alasan yang jelas.

"Tetapi saat ini yang keluar (yang terdaftar untuk menerima) hanya 285 orang saja, sebagian besar tidak dapat lagi," katanya di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya dilansir Antara, Kamis, 12 Agustus. 

Mereka mempertanyakan pengurangan jumlah penerima bantuan dana tersebut. Menurut mereka, sebagian besar yang tidak menerima merupakan warga Wouma.

Mereka mengharapkan Posindo, Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial berkoordinasi ulang terkait data penerima yang telah berkurang karena awalnya operator bantuan sosial tingkat distrik sudah memasukkan data penerima ke pemerintah.

"Kecurigaan kami pasti ada permainan antara kepala distrik, operator distrik dan dinas sosial dan kantor pos, karena awal 1.603 orang sudah pernah dapat tetapi sekarang hampir 1.000 orang lebih tidak dapat. Ini ada apa, padahal mereka ini masyarakat setempat yang sangat membutuhkan," katanya.