PAPUA - Sekitar 200 warga Distrik Wouma di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, melakukan demonstrasi damai ke Kantor Pos Indonesia (Posindo) Wamena.
Massa mempertanyakan mengapa mereka tidak lagi menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah pusat.
Koodinator aksi, Kaitanusik Ikinia mengatakan, tahun-tahun sebelumnya warga Wouma yang menerima BLT sebanyak 1.603 orang. Namun belakangan jumlah penerima berkurang tanpa alasan yang jelas.
"Tetapi saat ini yang keluar (yang terdaftar untuk menerima) hanya 285 orang saja, sebagian besar tidak dapat lagi," katanya di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya dilansir Antara, Kamis, 12 Agustus.
Mereka mempertanyakan pengurangan jumlah penerima bantuan dana tersebut. Menurut mereka, sebagian besar yang tidak menerima merupakan warga Wouma.
Mereka mengharapkan Posindo, Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial berkoordinasi ulang terkait data penerima yang telah berkurang karena awalnya operator bantuan sosial tingkat distrik sudah memasukkan data penerima ke pemerintah.
"Kecurigaan kami pasti ada permainan antara kepala distrik, operator distrik dan dinas sosial dan kantor pos, karena awal 1.603 orang sudah pernah dapat tetapi sekarang hampir 1.000 orang lebih tidak dapat. Ini ada apa, padahal mereka ini masyarakat setempat yang sangat membutuhkan," katanya.
BACA JUGA:
Mereka memberikan waktu hingga Senin, 16 Agustus untuk dinas sosial, dinas kependudukan serta posindo memberikan jawaban terkait pengurangan data penerima.
"Kami kasih waktu sampai hari Senin depan, dengan harapan 1.603 orang yang pernah dapat bantuan sosial itu harus direalisasikan dan semua harus dapat. Sementara kami tunggu proses itu, sebagai jaminan kami akan palang material galian C di Wouma," katanya.
Warga lainnya, Fabianus Lagoan, mengatakan aksi mereka untuk mempertanyakan hak warga 7 kampung terkait penerimaan bantuan langsung tunai (BLT).
"Persoalannya adalah masalah data penerima. Ini ada yang tipu-tipu, sehingga masyarakat tetap (penduduk asli Wouma) ada yang tidak dapat," katanya.
Mereka belum mendapatkan penjelasan mengapa pada tahap pertama mereka menerima bantuan, namun pada tahap kedua mereka tidak menerima.
"Pada tahap ke dua tidak dapat, padahal nama sudah ada, kartu sudah ada, kenapa tahap pertama kita dapat lalu tahap sekarang kita tidak dapat. Ini yang masyarakat keluhkan," katanya.
Kepala Posindo Wamena La Oli menjelaskan kepada massa bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan posindo, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat.
"Data yang kami pakai ini data yang diberikan kementerian. Tentang kurang dan lebih (pengurangan atau kelebihan jumlah penerima) itu kami tidak tahu. Kalau data itu (yang dimiliki warga) tidak cocok dengan data kementerian, silahkan komplain kepada saya dan saya bertanggungjawab," katanya.
Karena tuntutan masyarakat, Posindo pada hari yang sama menyalurkan bantuan dana untuk warga distrik tersebut. Bantuan disesuaikan dengan daftar penerima yang diperoleh dari pemerintah pusat.