Bappenas: Pengangguran Diprediksi Tembus 12,7 Juta Pada 2021

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa khawatir terhadap angka pengangguran yang meningkat akibat pagebluk COVID-19. Sebab, tidak sedikit perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga bangkrut karena tak sanggup menahan tekanan COVID-19.

"Pada 2021 pengangguran diperkirakan akan mencapai 10,7 juta hingga 12,7 juta orang," ucapnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 22 Juni. 

Menurut Suharso, jumlah itu lebih tinggi dari pernyataan Badan Pusat Statistik (BPS) yakni angka pengangguran per Februari 2020 sebanyak 6,8 juta orang atau naik 60 ribu orang dari posisi 2019.

"Diperkirakan akan ada penambahan penggangguran sebanyak 4 juta sampai 5,5 juta orang pada 2020 dari yang tercatat pada 2019," katanya.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2020 juga akan meningkat jadi 8,1 persen sampai 9,2 persen, lebih tinggi dari realisasi sebesar 5,28 persen pada 2019.

"Sehingga tingkat pengangguran terbuka pada 2021 antara 7,7 persen hingga 9,1 persen," ucapnya.

Suharso berharap, angka pengangguran ini dapat dikembalikan setidaknya mendekati sebelum adanya pagebluk COVID-19. Sebab, akibat wabah yang terjadi sejak awal tahun menyebabkan daya beli masyarakat turun.

Menurut Suharso, untuk periode Januari hingga Juni daya beli masyarakat hilang sebesar Rp362 triliun. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya jam kerja selama 10 minggu pada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian mulai dari industri manufaktur, pariwisata, hingga investasi.

Menaker @idafauziyah kembali mewanti-wanti dunia usaha agar keputusan #PHK dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam mengatasi dampak pandemi #COVID19. pic.twitter.com/iR71yMJvUj

— Kementerian Ketenagakerjaan (@KemnakerRI) April 22, 2020

Lebih lanjut, dia mengatakan, hilangnya jam kerja tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang. Sehingga daya beli pun tertekan dan UMKM tidak mendapat pemasukan.

"Ini lah yang menjelaskan kenapa tidak ada pembeli atau UMKM mendapatkan penghasilan yang turun drastis dan menyebabkan utilitasi manufaktur turun sampai 30 persen," tuturnya.