JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan program pengendalian banjir dengan normalisasi sungai dan waduk dilanjutkan pada tahun ini.
Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 yang diteken Anies pada 5 Agustus 2021.
Dalam lampiran Ingub mengenai lingkungan, Anies menargetkan pengadaan tanah untuk normalisasi sungai tahun 2021 pada bulan Agustus dan Oktober.
"Terselesaikannya pengadaan tanah untuk normalisasi sungai Kali Ciliwung SPM 2020 dan Kali Angke Kelurahan Duri Kosambi dengan target waktu Agustus 2020," tulis Anies dalam Ingub, dikutip pada Senin, 9 Agustus.
"Terselesaikannya pengadaan tanah untuk normalisasi sungai kali Ciliwung Kelurahan Cawang, Kali Ciliwung Kelurahan Gedong, Kali Jatikramat Kelurahan Pondok Kelapa, dan Kali Pesanggrahan Kelurahan Pondok Pinang dengan target waktu Oktober 2021," lanjutnya.
Kemudian, Anies juga menargetkan pengadaan tanah untuk naturalisasi empat waduk pada Agustus 2021 dan empat waduk pada Oktober 2021.
"Terselesaikannya pengadaan tanah untuk naturalisasi Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondok Ranggon, Embung Kebagusan dengan target waktu 2021. Terselesaikannya pengadaan tanah untuk naturalisasi Waduk Marunda, Embung Wirajasa, Waduk Cimanggis, dan Waduk Kamal dengan target waktu Oktober 2021," jelas Anies.
BACA JUGA:
Anies menargetkan empat waduk sudah bisa beroperasi pada Oktober 2022, yakni Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondok Ranggon, dan Waduk Wirajasa.
Secara total, Anies memiliki 28 isu yang menjadi target capaian penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 yang dimasukkan dalam Ingub, termasuk persoalan banjir.
Dalam Ingub ini, Anies memerintahkan Sekretaris Daerah DKI Marullah untuk melaksanakan penyelesaian isu prioritas pada tahun 2021-2022.
"Memastikan tercapainya penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, memimpin dan mengendalikan penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022, memberdayakan seluruh asisten beserta perangkat daerah serta BUMD dan potensi daerah lainnya, dan bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022," ucapnya.