Kecewa Tidak Diajak Diskusi, Kelompok Masyarakat Sipil Myanmar Tolak Utusan Khusus ASEAN

JAKARTA - Ratusan kelompok masyarakat sipil Myanmar pada hari Jumat menolak penunjukan utusan khusus oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan mengatakan organisasi regional seharusnya berkonsultasi dengan penentang rezim militer yang berkuasa dan pihak lain.

Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN pada Hari Rabu menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof, sebagai Utusan Khusus untuk Myanmar dalam mencoba menyelesaikan krisis di Negeri Seribu Pagoda tersebut, dengan membuka dialog dan mengawasi bantuan kemanusiaan.

"CSO Myanmar (organisasi masyarakat sipil) mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap ASEAN, serta kurangnya proses pengambilan keputusan yang inklusif dan kelambanan mereka dalam menghadapi beberapa kejahatan paling keji yang dilakukan di kawasan itu," sebut pernyataan dari 413 kelompok masyarakat sipil Myanmar, mengutip Reuters Jumat 6 Agustus.

Baik sekretariat ASEAN maupun Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam tidak segera berkomentar. Sementara, rezim militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.

Kelompok-kelompok Myanmar mengatakan, Pemerintah Persatuan Nasional yang dibentuk oleh penentang rezim militer harusnya juga harus diajak berkonsultasi mengenai penunjukan tersebut. Belum ada komentar tentang penamaan utusan itu sendiri.

Sebelumnya, Komunike Bersama hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-54 mengumumkan Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof disepakati sebagai Utusan Khusus atau Special Envoy untuk Myanmar, Rabu 4 Agustus lalu.

"Special Envoy akan langsung memulai kerja, memiliki full akses ke semua pihak di Myanmar dan nantinya akan melapor dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN pada September mendatang," jelas Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Indonesia Sidharto R Suryodipuro dalam keterangan pers virtual.

Terpisah, pemerintah yang dipimpin oleh Panglima Militer dan Perdana Menteri Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah menyetujui penunjukan tersebut, sebut media yang dikendalikan rezim militer.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.