Menlu Retno Desak Rezim Militer Myanmar Segera Setujui Utusan Khusus usulan ASEAN

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesi Retno Marsudi menyoroti perkembangan pelaksanaan 5 Point of Consensus (5PCs) hasil ASEAN Leaders' Meeting (ALM) mengenai Myanmar, yang dinilai tidak ada perkembangan yang signifikan.

Hal ini dikatakan oleh Menlu Retno dalam rangkaian pertemuan ASEAN Foreign Ministers (AMM) ke-54 dan kemudian Post Ministerial Conferences (PMC) secara virtual pada 2-6 Agustus mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Menlu Retno menyampaikan, implementasi 5PCs dinilai tidak mengalami perkembangan signifikan, terutama mengenai penunjukkan Utusan Khusus atau Special Envoy (SE). Alotnya pembahasan hal ini, membuat pertemuan yang semula dijadwalkan berlangsung selama dua jam, menjadi lima jam.

"Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan Special Envoy, untuk kemudian dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN," jelas Menlu Retno dalam keterangan pers virtual dari Washington DC, Senin 2 Agustus.

"Special Envoy juga harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh, baik terkait denagn pertemuan dengan berbagai pihak, maupun pergerakn selama menjalankan tugasnya di Myanmar," sambung Menlu Retno.

Lebih jauh Menlu Retno mengatakan, Indonesia juga mendesak agar implementasi 5PCs lainnya dapat segera dilakukan, karena terhambatnya implementasi 5PCs, tidak membawa kebaikan bagi ASEAN. Oleh karenanya Menlu Retno menilai, ini saatnya untuk ASEAN mengambil keputusan yang menentukan.

"Indonesia mengharapkan, pertemuan AMM ini dapat memutuskan mengenai penunjukkan Special Envoy sesuai usulan ASEAN beserta mandatnya yang jelas, serta adanya komitmen militer

Myanmar untuk memberikan akses penuh pada SE untuk menjalankan tugasnya," papar Menlu Retno.

"Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkrit implementasi 5PCs, maka Indonesia mengusulkan isu mengenai tindak lanjut 5PCs ini dikembalikan ke para Pemimpin ASEAN, karena mandatnya sekali lagi dari para pemimpin. Kita coba implementasikan, jika tidak terjadi implantasi, harus dilaporkan kembali kepada para Pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN, sesuai dengan Piagam ASEAN," terang Menlu Retno.

Ditambahkan olehnya, Indonesia juga menekankan ASEAN tidak boleh tinggal diam dengan penderitaan rakyat Myanmar yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Untuk itu, lanjut Menlu Retno, Indonesia mengusulkan ASEAN segera mengambil langkah pemberian bantuan kemanusiaan, termasuk untuk perempuan dan anak-anak (Myanmar).

Untuk diketahui, data Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) menyebut hingga 31 Juli sebanayk 940 warga sipil tewas, serta total 6.994 orang ditahan oleh rezim militer Myanmar, dengan 5.444 orang di antaranya masih berada dalam tahanan.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.