Bagikan:

JAKARTA - Indonesia terus berupaya mendorong implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) terkait permasalahan di Myanmar, selama tiga bulan pertama menjalani keketuaan ASEAN, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menlu Retno menjelaskan, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memperkuat soliditas posisinya dalam menangani isu Myanmar, seperti yang disepakati dalam pertemuan Retreat Menteri Luar Negeri ASEAN.

Terkait dengan keketuaan ASEAN, lanjutnya, Indonesia telah melakukan engagements dengan berbagai stakeholders, dengan tujuan untuk mendorong dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif.

"Engagements ini, engagement dengan berbagai stakeholders, dilakukan sesuai dengan mandat 5PC," jelas Menlu Retno dalam keterangan di Jakarta, Rabu 5 April.

"Dari sisi jumlah engagement, maka engagements yang dilakukan selama keketuaan Indonesia telah dilakukan dengan sangat intensif," lanjutnya.

Lebih jauh diterangkan olehnya, untuk pertama kalinya Ketua ASEAN juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah utusan khusus, termasuk utusan khusus Sekjen PBB, para utusan khusus dari negara tetangga Myanmar dan juga utusan khusus dari negara lainnya.

"Kenapa ini dilakukan? Tujuan utamanya adalah untuk mendorong koordinasi dan sinergi sambil terus memperkuat sentralitas ASEAN," terangnya.

Dikatakan Menlu Retno, dari pertemuan dengan semua utusan, dukungan terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN dan 5PC tampak sangat kuat. Dukungan juga datang dari Dewan Keamanan PBB.

"Dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB, tampak jelas dukungan kuat terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN, dan 5PC," ungkap Menlu Retno, di mana dalam pertemuan tertutup pada 13 Maret tersebut, Indonesia melaporkan perkembangan mengenai Myanmar, terutama terkait implementasi 5PC.

Ditambahkannya, Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagai stakeholders, agar AHA Centre dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukannya, tanpa memandang latar belakang suku, agama dan orientasi politik.

"Dengan fasilitasi Indonesia tersebut, AHA Centre telah berhasil melakukan konsultasi dengan beberapa stakeholders yang sebelumnya belum dapat dilakukan," tandasnya.

Ditambahkannya, konsultasi untuk menjangkau lebih banyak stakeholders masih diperlukan sambil mulai mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut.