Hadiri KTT ASEAN: Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Penguatan Kelembagaan ASEAN, Sayangkan Sikap Myanmar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ASEAN mampu menjaga kesatuan dan sentralitasnya, di tengah perkembangan situasi dinamis rivalitas antar kekuatan besar semakin mengemuka, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menlu Retno mengatakan, Presiden Jokowi menghadiri KTT ke-38 dan ke-39 ASEAN yang digerlar secara virtual, dihadiri oleh sembilan dari sepuluh anggota Myanmar, Selasa 26 Oktober.

Dalam KTT ke-39, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengutaan ASEAN, di tengah situasi dinamis rivalitas antar kekuatan besar semakin mengemuka. Menlu Retno mengatakan, Presiden Jokowi menekankan ASEAN harus mampur menjaga kesatuan dan sentralitasnya, agar dapat merespok dinamika yang ada secara efektif.

"Indonesia ingin ASEAN jadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, perlu segera dilakukan penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN," ucap Presiden Jokowi seperti disampaikan ulang oleh Menlu Retno dalam keterangan persnya Selasa 26 Oktober.

Terkait hal tersebut Menlu Retno menyebut, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mengusulkan high level task force yang akan mulai bekerja tahun depan untuk mengembangkan visi ASEAN pasca-2025, juga untuk memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan ASEAN. Indonesia berharap akhir tahun depan dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya untuk tahun 2023.

"Indonesia telah menyampaikan concept paper tentang konsep penguatan kelembagaan ASEAN dan meminta dukungan dari negara anggota lainnya."

Terkait dengan Myanmar, Menlu Retno menyebut Presiden Jokowi menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai keluarga, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.

Akses yang diminta utusan khusus ASEAN untuk dapat bertemu dengan semua pihak terkait, sampai dengan saat terakhir jelang ktt masih belum diberikan oleh rezim militer Myanmar

"Keputusan ASEAN untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik dalam KTT adalah sebuah keputusan berat tapi harus dilakukan. Presiden mengingatkan untuk tetap menjaga kehormatan prinsip non-intervensi, namun di pihak lain ada kewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap HAM dan pemerintah yang konstitusional," sebut Menlu Retno.

"Sebagai satu keluarga, uluran tangan asean, harus tetap ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera. Indonesia secara konsisten berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar," sambungnya.

Sementara mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Presiden Jokowi menurut Menlu Retno mengatakan, prinsip-prinsipnya sudah sangat jelas dan saat ini penting bagi semua negara memberikan perhatian pada proses implementasi prinsip ini melalui kerja sama yang konkrit

Terkait itu, Indonesia berencana menyelenggarakan forum kerja sama infrastruktur indo pasifik pada tahun 2023 di masa periode keketuaan Indonesia di ASEAN.

Untuk diketahui, KTT ke-38 dan ke-39 ASEAN dipimpin langsung oleh Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN, diikuti oleh sembilan pemimpin negara ASEAN. Myanmar yang diundang untuk mengirimkan wakil non-politik, tidak hadir, kendati screen untuk Negeri Seribu Pagoda tersebut tetap dipersiapkan.