Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo turut membahas konflik yang sedang melanda Myanmar bersama Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong.

Pembahasan ini dilakukan dalam pertemyan bilateral di di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Dalam pembahasan itu, Jokowi menekankan agar tidak ada diskriminasi dalam pemberian bantuan kemanusiaan bagi Myanmar. Sebab, kata dia, kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi perhatian utama.

“Kita juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi,” kata Jokowi dilansir dalam laman Sekretariat Kabinet, Selasa, 24 Januari.

Jokowi mengaku prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Mantan Gubernur DKI itu menyatakan, Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan Five-Point Consensus.

Jokowi pun mendorong semua pihak untuk menghormati konsensus yang sudah diambil oleh negara-negara ASEAN tersebut. 

“Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua,” tegasnya.

"Saya juga menyampaikan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN agar Asian lebih tangguh dan mampu merespon berbagai tantangan baru di masa mendatang," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga membahas pertikaian Myanmar dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen melalui sambungan telepon.

Keduanya menekankan pentingnya penyelesaian konflik dan persoalan di Myanmar dan menyelesaikan pertikaian di negara tersebut.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," kata Jokowi.

PM Hun Sen diketahui memegang Keketuaan ASEAN 2022. Dalam pembicaraan telepon tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.