PAPUA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengandeng Inspektorat Papua guna mendalami dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua.
"Memang benar kasusnya masih diselidiki walaupun sudah ada pengembalian uang sebesar Rp3.566.944.700, yang dilakukan bendahara DPPAD Papua tanggal 26 Juli lalu," kata Kejati Papua Nikolaus Kondomo di Jayapura, Antara, Selasa, 3 Agustus.
Dijelaskan, pengembalian uang sebesar Rp3,5 miliar berawal dari penyelidikan yang dilakukan Kejati Papua setelah mendapat laporan adanya dugaan korupsi penggunaan dana otsus di DPPAD Papua.
Dari penyelidikan itu ditemukan adanya uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp4 miliar sehingga pihaknya menggandeng Inspektorat Papua untuk menyelidiki lebih lanjut.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sebulan PPKM Level 4, Anies Baswedan Klaim COVID-19 di Jakarta Menurun Hingga 12 Persen
03 Agustus 2021, 11:18 -
| BERITA
Tawuran Geng Motor Tewaskan Satu Orang di Bekasi, Pelaku Masih di Bawah Umur
02 Agustus 2021, 21:00
Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi kemudian uang yang diduga diselewengkan dikembalikan ke negara.
"Saat ini uang tersebut dititipkan di BNI Jayapura. Namun penyidik masih mendalami kasusnya," jelas Kondomo.
Ada sembilan orang yang sudah dimintai keterangannya dari DPPAD Papua termasuk bendahara. Sementara uang yang telah dikembalikan tersebut terkait penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan diantaranya supervisi dan monitoring PBM disekolah, pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan dan kegiatan lomba ketrampilan siswa.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
