Tolak Usulan Perubahan RPJMD DKI, PSI Anggap Anies Lari dari Tanggung Jawab

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 kepada DPRD. Namun, Fraksi PSI menolak perubahan tersebut.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anthony Winza menganggap keinginan Anies untuk mengubah sejumlah target program dalam RPJMD DKI merupakan bentuk Anies lari dari tanggung jawab dan memenuhi kebutuhan politiknya.

“Pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab melaksanakan program, dan tidak menjawab 10 dari 16 tantangan-tantangan akibat pandemi COVID-19,” kata Anthony dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 2 Agustus.

Dalam pidatonya, Anies menyebut perubahan RPJMD dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta pemulihan pembangunan usai pandemi COVID-19.

Namun, Anthony mengaku menemukan beberapa catatan ketidaksesuaian antara lain dengan mengurangi atau menghilangkan beberapa program dan kegiatan vital bagi penanganan COVID-19.

Pada perubahan RPJMD, program OK-Ocare yang ditargetkan membangun 267 fasilitas kesehatan tingkat pertama di level kelurahan untuk menyediakan layanan kesehatan preventif, layaknya posyandu dihilangkan sama sekali, padahal keperluan layanan kesehatan preventif makin besar.

Selain itu tidak ditemukan solusi untuk pemulihan ekonomi pada pandemi COVID-19 meski dalam pidato Anies disebutkan perkiraan angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,38 persen dan tingkat kemiskinan di angka 3,45 persen.

Dengan begitu, Anthony menyebut RPJMD tidak memasukan program-program memulihkan Ekonomi, tapi justru menggunakan Dana pinjaman PEN untuk proyek besar yang cenderung politis untuk meninggalkan warisan infrastruktur gagasan Anies.

"Pemprov DKI Jakarta mengedepankan proyek-proyek yang indah dipandang mata saja untuk kepentingan politis di akhir masa jabatan, agar nama harumnya dapat selalu dikenang. Hal ini sungguh memprihatinkan," tutur dia.