JAKARTA - Pernyataan dari Direktur Penyiaran, Direktorat Jenderal PPI, Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia, dalam sosialisasi TV digital dinilai tidak menunjukkan kebijakan yang pro rakyat. Bahkan terkesan jika Kemenkominfo berbisnis dengan rakyat. Anggota lesgilatif Nurul Arifin bersuara keras soal ini.
Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR RI, menilai ini tak sesuai dengan kesepakatan awal dengan DPR. Pasalnya, Kemenkominfo sendiri berjanji akan memberikan secara gratis STB kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk beralih dari TV analog ke TV Digital, mulai Agustus ini.
“Kominfo ini aneh-aneh. Semasa pembahasan RUU Cipta Kerja dikatakan bahwa set top box akan diberikan secara gratis. Sekarang bukannya gratis malah kesannya mengambil keuntungan dari pengadaan set top box ini,” ungkap Nurul Arifin, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Padahal keputusan Pemerintah untuk menghentikan siaran TV analog untuk beralih ke siaran TV digital, ASO (Analog Switch Off), yang dimulai pada 17 Agustus, di enam wilayah siaran Indonesia, sejak awal diputuskan untuk tidak membebani masyarakat.
Sementara Geryantika Kurnia justru membuat anjuran bahkan mempromosikan agar masyarakat membeli Set Top Box (STB) pada produk tertentu. Misalnya seperti STB yang terdapat tulisan DVB-T2 dengan tanda atau tulisan “Siap Digital”.
Bahkan Kemenkominfo secara gamblang mengarahkan masyarakat untuk membeli produk tertentu merek STB yang bersertifikat Kominfo. Seperti Nexmedia (NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD), Polytron (PDV 600T2), Ichiko (8000HD), Akari (ADS-2230, ADS-168 dan ADS-210), Venus (Brio), Tanaka (T2), Matrix (Apple), Evercoss (STB1).
Dalam situasi pandemi dimana masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi lantaran pandemi COVID-19, tidak sepantasnya Kemenkominfo mengambil keuntungan dari rakyat. Sebaliknya, Nurul meminta agar mereka harus menunjukkan empati yang tinggi kepada masyarakat.
“Kominfo sama sekali tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang bertahan menghadapi pandemi ini. Televisi merupakan satu-satunya hiburan rakyat. Saat ini masih banyak masyarakat yang hanya punya tv analog,” tambah Nurul.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu juga memperingatkan agar Kemenkominfo jangan rebut kebahagiaan rakyat dengan mematikan begitu saja tv analog dan memaksa mereka membeli STB, alih-alih memberikannya secara gratis.
“Data dari BPS ada lebih dari 7 juta KK yang terdampak pandemi. Baiknya program ini ditunda dulu sampai reda pandemi. Atau kalau memang harus pindah saat ini maka STB harus dibagikan secara gratis,” kata Nurul.
BACA JUGA:
“Jangan mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi rakyat. Masih ada waktu sampai tahun depan untuk merealisasikan program transisi analog ke digital. Saya minta hal ini jadi perhatian kita bersama,” tutur Nurul Arifin, yang benar-benar meminta Kemenkominfo agar benar-benar mempertimbangkan usulan tersebut.