JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa penerapan lockdown atau karantina wilayah bukanlah jalan terbaik dalam menghadapi pandemi. Menurutnya, masalah COVID-19 belum tentu selesai jika suatu negara di-lockdown.
Hal ini ia sampaikan kepada penerima bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Kalau lockdown bisa kita bayangkan, dan itu juga belum bisa menjamin dengan lockdown permasalahan bisa selesai," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 30 Juli.
Jokowi menegaskan, pemerintah selalu menjalankan pengendalian kesehatan di masa pandemi. Namun, sisi ekonominya juga harus berjalan secara perlahan. Karenanya, kebijakan pembatasan yang dilakukan adalah PPKM.
"Enggak bisa kita tutup lockdown seperti negara lain. Lockdown artinya tutup total. Kemarin, PPKM Darurat kan semi lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit untuk dibuka," ucap dia.
BACA JUGA:
Karenanya, dengan adanya pemberian BPUM, Jokowi meminta kepada semua pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya karena adanya pembatasan kegiatan dalam PPKM.
Jokowi meminta pelaku usaha menunggu pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal, selagi pemerintan menjalankan program vaksinasi COVID-19 hingga tercapainya herd immunity.
"Bapak ibu harus bekerja lebih keras lagi dengan situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga meski omzet turun sampai 75 persen, sampai separuh, harus tetap kita kerjakan karena kita masih berproses menuju vaksinasi 70 persen," tutur Jokowi.
"Kita harapkan nanti insyaallah akhir tahun ini bisa kita selesaikan. Kalau sudah 75 persen, paling tidak daya tular virus ini agak terhambat kalau sudah tercapai kekebalan komunal atau herd immunity," lanjutnya.