JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga, termasuk gugus tugas, guna membahas strategi percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Muhadjir mengaku, optimistis target agar pengujian spesimen bisa mencapai 10 ribu per hari dapat terwujud. Bahkan untuk saat ini yang perlu disiapkan adalah untuk mencapai target 30 ribu per hari.
"Kalau kita lihat untuk mencapai 20.000 tidak begitu sulit ya. Karena per tanggal 6 Mei itu sudah tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan. Sehingga ini saya kira bukan hal mustahil. Malah seharusnya kita bisa memikirkan bagaimana mencapai target 30.000," katanya, saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi secara virtual, Sabtu, 6 Juni.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, percepatan pengujian spesimen akan sukses dengan adanya relawan. Maka dari itu,dia menekankan, agar Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemenristek untuk bisa menggerakkan secara masif perekrutan relawan khususnya untuk tingkat magister atau strata 2 (S2) dibidang kesehatan masyarakat, keperawatan, dan mikrobiologi molekurel.
"Kalau ini bisa dilakukan saya optimis,"
Tak hanya itu, Muhadjir mengatakan, proses tracking juga perlu diperbanyak. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisa lebih terdeteksi kasus-kasus dan penyebarannya.
Muhadjir juga meminta, agar tim peneliti vaksin COVID-19 yang dibidangi oleh Kemenristek/BRIN terus dimotivasi dan didukung proses kerjanya agar bisa menghasilkan vaksin secara cepat demi kemandirian bangsa.
"Kalau kita bisa memotivasi mereka, mereka bisa bekerja dengan semangat dan syukur-syukur kalau kita bisa lebih duluan menemukan vaksin. Kalau kita gagal mempercepat penemuan vaksin pasar itu akan dijarah produsen luar negeri. Dan ini sangat bagus kalau kita hindari ruang itu," jelasnya.
Sementara itu, kata Muhadjir, untuk menyukseskan percepatan pengujian spesimen, harga dari alat swab tes untuk uji spesimen perlu seragam dan harus murah. Karena itu, Kementerian Perdagangan harus membuat regulasinya.
"Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini adalah kita perang lawan covid dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak," katanya.
BACA JUGA:
Normal Baru Tak Berarti PSBB Dicabut
Muhadjir mengatakan, terkait tatanan kenormalan baru, gugus tugas dan kementerian/lembaga terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif bahwa normal baru bukan berarti seenaknya saja.
Lebih lanjut, Muhadjir berujar, diberlakukannya kenormalan baru bukan berarti kedaruratan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut begitu saja. Menurut dia akan dilakukan penyempurnaan aturan agar masyarakat bisa lebih memahaminya.
"Padahal ketika mereka diberikan pengurangan pembatasan itu artinya PSBB masih berlaku yaitu PSBB minimal yang seperti tercantum dalam UU Kedaruratan Kesehatan pasal 49. Sehingga harus dipahami betul mengenai protokol kesehatan dasarnya," jelasnya.
Sebelumya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya terus mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia dengan meningkatkan pengujian spesimen virus corona dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dan pelacakan dilakukan lebih agresif agar mencapai 20.000 per hari. Selain itu, berbagai upaya perlu dilakukan agar percepatan penanganan COVID-19 bisa sukses dilakukan.
Terkait
