Wapres Ma'ruf Ogah Gunakan Buzzer atau Influencer Hadapi Kritik The King of Silence, Responsnya Elegan!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tidak menggunakan jasa pendengung (buzzer) maupun akun berpengaruh (influencer) di media sosial.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menyusul kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) ke Wapres Ma'ruf.

"Insyaallah tidak,” kata Masduki dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Rabu, 7 Juli. 

Sebagai orang terdekat Wapres Ma’ruf, Masduki menilai Ma’ruf Amin merupakan sosok ulama yang tidak terpengaruh dengan penilaian buruk dari orang lain. Ma’ruf Amin lebih mengutamakan kinerjanya sebagai wapres. 

“Saya bisa menilai siapa beliau. Jadi beliau ini tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang. Beliau mengabdi kepada negara dan urusannya itu supaya punya amal soleh yang bisa dirasakan oleh rakyatnya,” tegas dia. 

Terkait dengan julukan The King of Silence dari BEM KM Unnes, Wapres tidak terlalu menanggapi serius gelar negatif tersebut. Wapres justru menilai itu sebagai ekspresi kebebasan berpendapat dari kalangan mahasiswa yang harus memiliki sikap kritis.

“Saya minta izin ke Wapres mau memberikan jawaban, beliau bilang nggak dijawab juga nggak apa-apa, biar mahasiswa pintar-pintar, nggak ada masalah’,” katanya lagi.

BEM KM Unnes memberikan gelar negatif kepada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service, Wapres Ma’ruf Amin sebagai The King of Silence, dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.

Menurut akun twitter @bemkmunnes, aksi digital tersebut merupakan bentuk kritik dengan menyebut ketiganya sebagai The Political Troll, yakni pejabat publik yang tidak memiliki signifikansi jelas dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya untuk rakyat Indonesia.

Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Unnes Muhammad Burhanudin mengatakan pemberian julukan yang tidak relevan terhadap Presiden, Wapres, dan Ketua DPR tersebut bersifat internal di kalangan BEM KM Unnes.

“Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes,” kata Burhanudin dalam keterangannya.

Unnes menyayangkan unggahan bernada kebencian atas julukan BEM Unnes tersebut, meskipun Unnes menghargai kebebasan berpendapat mahasiswanya dengan tetap memperhatikan etika dan nurani.