JAKARTA - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengklaim bahwa pemerintah tidak memiliki dan mempekerjakan buzzer atau penyuara di media sosial.
Hal ini menanggapi respons publik yang mengaku enggan mengkritik Presiden Jokowi karena takut diserang oleh buzzer dan dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
"Pemerintah tidak punya buzzer. Media sosial saya juga 24 jam diserang buzzer. Pakai fitur block saja, ya beres," kata Fadjroel kepada wartawan, Kamis, 11 Februari.
Pemerintah, kata Fadjroel, tidak pernah takut menghadapi kritik atas masyarakat. Sebab, menurut Fadjroel kritik adalah hak yang menghidupkan demokrasi, selama kritik tersebut tidak mengarah kepada ujaran kebencian.
"Pemerintah tidak pernah takut ktitik. Kritik itu jantung demokrasi. Tapi sebelum mengkritik, belajar cara mengkritik dari pers dan pelajari UU ITE," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Abu Janda Ngaku Dapat Gaji Besar saat Jadi Buzzer Jokowi, Refly Harun: Duitnya dari Mana?
05 Februari 2021, 13:50 -
| BERNAS
Profesi Buzzer Abu Janda Sejatinya Bukan Masalah Besar Asal Syarat dan Ketentuannya Dipenuhi
03 Februari 2021, 21:56 -
| BERITA
Ke Bareskrim Bawa Koper Berisi Pakaian, Abu Janda: Saya Siap Ditahan
01 Februari 2021, 20:32
Fadjroel melanjutkan, yang dipekerjakan pemerintah adalah influencer, bukan buzzer. Influencer adalah orang yang berpengaruh terhadap sejumlah orang lainnya untuk menyampaikan sesuatu.
Lagipula, kata Fadjroel, influencer yang dimiliki pemerintah hanya terkait penanganan COVID-19 dan promosi wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
"Influencer atau terkait COVID-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi COVID-19. Kalau influencer yang digunakan Kemenparekraf itu resmi dan legal untuk branding dan awareness," jelas Fadjroel.
Terkait
