Julukan King of Silent yang Dijawab dengan Segudang Daftar Pekerjaan Ma'ruf Amin

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) melontarkan kritik terhadap kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan menyebutnya sebagai The King of Silent. 

Kritikan ini lantas disanggah Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi dengan memaparkan apa saja hal yang sudah dikerjakan oleh mantan Rais Aam PBNU tersebut.

Melalui akun Instagram @bemkmunnes, para mahasiswa ini mengkritisi peran Ma'ruf sebagai Wakil Presiden. Mereka menganggap mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menihilkan eksistensinya di publik saat pandemi COVID-19 dan tak bisa mengisi kekosongan peran Presiden Joko Widodo.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," demikian dikutip dari Instagram @bemkmunnes pada Rabu, 7 Juli.

Mereka menganggap Ma'ruf hanya sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim bias yang dikaitkan dengan identitas dan agama tertentu. "Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi COVID-19," tulis BEM KM Unnes.

Kritikan ini kemudian dijawab oleh Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi. Dia menyebut, kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa itu adalah hal yang biasa saja.

Masduki bahkan mengatakan Ma'ruf tertawa saat mengetahui julukan The King of Silent disematkan pada dirinya.

"(Reaksi Wapres Ma'ruf Amin, red) biasa-biasa saja. Ketawa-ketawa saja Pak Wapres," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi kepada wartawan dalam konferensi pers secara daring.

Dia mengatakan Ma'ruf tidak marah dengan julukan tersebut. Menurut Masduki, Wakil Presiden bukanlah orang yang mudah marah apalagi saat dikritik oleh masyarakat atau mahasiswa.

"Enggak, enggak. Wapres itu bukan pemarah. Saya kira itu penting dicatat, wapres kita bukan yang kalau dikritik marah. Enggak. Malah dia biasa-biasa saja," ujarnya.

Lagipula, tudingan yang disampaikan oleh BEM MK Unnes tersebut tidaklah benar. Kata Masduki, selama menjabat sejak 2019 lalu, Ma'ruf telah bekerja dengan baik.

Dirinya juga mengingatkan sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf bukanlah eksekutor kebijakan melainkan hanya sebagai koordinator sekaligus membantu mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan oleh Presiden Jokowi. 

Segala tugas Ma'ruf, kata Masduki, juga telah dijalankan dengan baik. "Sepanjang terhadap pokok tugas dan fungsi, wapres di mata saya dan tim lain yang mendampingi itu sudah bekerja cukup baik," tegasnya.

Lalu apa saja pekerjaan yang sudah dilakukan Ma'ruf Amin?

Masduki mengatakan tugas yang diberikan Jokowi kepada Ma'ruf adalah segala hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, stunting, juga terkait ekonomi syariah.

Tak hanya itu, Ma'ruf juga mengurusi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Menurut Masduki, pada komite tersebut Ma'ruf mengurusi pembangunan industri halal, jaringan keuangan, hingga melakukan sosialisasi ekonomi syariah.

Selain itu, Ma'ruf diminta mengurusi kesejahteraan masyarakat di Papua. Bahkan, untuk menjalankan tugas ini, Ma'ruf kerap menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Bahkan Wapres sudah memanggil Menko Polhukam untuk berangkat ke Papua. Bahkan Menko Polhukam menyatakan siap akan menyiapkan semuanya dari berbagai lini supaya semuanya berjalan lancar," ungkap Masduki.

"Tapi kemudian ada kondisi COVID-19 parah lagi seperti sekarang, lalu enggak jadi lagi," imbuhnya.

Selain itu, masih banyak tugas lain yang diberikan Jokowi kepada Ma'ruf termasuk melaksanakan reformasi birokrasi. "Ya, walaupun memang ada banyak hambatan tetapi Wapres terus saja melakukan pemantauan sampai di mana jalannya dan seterusnya," tegasnya.

"Artinya, saksi mata di sekeliling itu cukup melihat bahwa Wapres itu bekerja dengan benar," imbuhnya.

Kalaupun publik jarang mendengar pernyataan dari Ma'ruf Amin, hal ini disebabkan karena gayanya yang low-profile. Masduki menyebut, Ma'ruf memang tak banyak berbicara ketika Presiden Jokowi dan para menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah menjelaskan situasi tertentu.

"Kalau presiden dan menterinya sudah ngomong, sudah cukuplah. Itu misalnya seperti itu," pungkas Masduki.